4 Fakta Demo DPR: Ribuan Buruh Kepung Jakarta 28 Agustus, 6 Tuntutan Siap Dilayangkan ke Pemerintah

JAKARTA - Gelombang besar aksi buruh kembali mengguncang ibu kota. Pada Rabu, (28/8/2025), ribuan buruh dipastikan turun ke jalan dan mengepung dua titik penting, DPR RI serta Istana Negara. 

Aksi yang berlangsung serentak di seluruh provinsi ini diprediksi bakal menjadi salah satu demonstrasi terbesar tahun ini.

Tak tanggung-tanggung, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua KSPI, Said Iqbal, menyebut sedikitnya 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan tumpah ruah di Jakarta. 

Sementara itu, puluhan ribu buruh lain di kota-kota industri seperti Bandung, Karawang, Surabaya, hingga Batam juga dipastikan ikut bergerak.

1. Ribuan Buruh Siap Guncang DPR

Sekitar 10 ribu massa aksi dari Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Jakarta akan berangkat sejak pagi hari. 

Rute mereka pun beragam: sebagian melalui jalan tol, sebagian lagi lewat jalur arteri menuju DPR. 

Said Iqbal menegaskan, aksi ini bukan main-main, melainkan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kaum pekerja.

2. 6 Tuntutan Panas: Hostum!

Aksi ini diberi nama Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Ada enam tuntutan besar yang akan digedorkan buruh kepada pemerintah dan DPR, antara lain:

1. Hapus sistem outsourcing & hentikan upah murah.

2. Stop PHK, bentuk Satgas khusus PHK.

3. Reformasi pajak buruh: hapus pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak untuk perempuan menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa embel-embel Omnibus Law.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk berantas korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu demi desain ulang sistem politik 2029.

3. Jakarta Bersiap Macet Parah

Ditlantas Polda Metro Jaya sudah mengantisipasi kemacetan besar. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan situasional. 

Jika massa meluber hingga ke ruas tol dalam kota, polisi siap melakukan pengalihan di beberapa exit tol agar tak terjadi kekacauan di jalan raya.

4. Ribuan Aparat Disiagakan

Untuk mengamankan jalannya aksi, 4.531 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, hingga Dishub diturunkan. 

Aparat menegaskan aksi boleh berlangsung, tapi harus tertib dan damai. Mereka mengingatkan massa agar tidak anarkis maupun nekat masuk ke jalur tol yang membahayakan keselamatan.

Aksi buruh 28 Agustus ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. DPR RI dan pemerintah dipaksa mendengar suara lantang kelas pekerja yang selama ini merasa ditindas oleh kebijakan tak berpihak. 

Apakah enam tuntutan ini akan benar-benar digubris, atau hanya berakhir jadi riuh yang hilang di udara?