Kaltim Siapkan Skema Khusus Lindungi Kesehatan Reproduksi saat Bencana

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah memantapkan skema perlindungan khusus untuk menjamin kesehatan reproduksi kelompok rentan saat situasi krisis dan bencana melanda.

"Upaya ini diwujudkan melalui penguatan sistem Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) yang dirancang agar layanan vital tetap berjalan di tengah kondisi darurat," kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Minggu (24/8).

Dia menegaskan bahwa kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana tidak hanya sebatas evakuasi dan logistik pangan, tetapi juga wajib mencakup perlindungan kesehatan spesifik.

Menurutnya, dalam situasi darurat, kelompok seperti ibu hamil, bayi baru lahir, remaja, dan perempuan menjadi pihak yang paling berisiko mengalami penurunan akses serta kualitas layanan kesehatan.

“Dalam situasi darurat, kelompok rentan ini sangat membutuhkan perhatian khusus. Melalui PPAM, kita memastikan pelayanan kesehatan reproduksi tetap tersedia, aman, dan berkualitas meski di tengah keterbatasan sumber daya,” ujar Jaya.

Ia merinci, skema PPAM Kesehatan Reproduksi memiliki cakupan yang komprehensif dan krusial. Layanan ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga perlindungan sosial.

Beberapa pilar utamanya meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender yang kerap meningkat di lokasi pengungsian, serta pelayanan esensial bagi ibu hamil, proses persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir.

Selain itu, lanjut Jaya, program ini juga memastikan ketersediaan layanan untuk pencegahan serta pengelolaan Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS, yang risikonya dapat meningkat akibat kondisi darurat.

Penyediaan akses terhadap layanan kontrasepsi darurat dan koordinasi logistik kesehatan reproduksi juga menjadi bagian integral dari paket pelayanan ini agar tidak ada hak kesehatan masyarakat yang terabaikan.

Untuk mewujudkan kesiapsiagaan tersebut, Dinkes Kaltim baru tadi menggelar pertemuan lintas sektor yang bertujuan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

"Forum tersebut meningkatkan koordinasi antarlembaga dan menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dalam penanggulangan krisis kesehatan reproduksi," kata Jaya.

Langkah strategis ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), BKKBN, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), hingga Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim.