Sindiran Sarkas Jerome Polin untuk DPR: Rakyat Masih Susah, Kok Wakil Rakyat Malah Hidup Mewah?

JAKARTA - Isu kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lagi-lagi bikin panas suasana. Publik bukan cuma sekadar heran, tapi juga geram melihat para wakil rakyat menikmati tambahan fasilitas mewah di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak berjibaku dengan kesulitan ekonomi.

Kali ini, kritik pedas datang dari kreator konten sekaligus influencer populer, Jerome Polin. Dengan gaya khasnya yang lugas, Jerome menyoroti ketimpangan mencolok antara kehidupan rakyat dan para legislator. 

Lewat unggahan cerita Instagram, Jerome menulis sindiran yang langsung viral, “DPR kan Dewan PERWAKILAN Rakyat. Lah, kalau rakyat susah, masa DPR-nya mewah?? Wkwk,” tulis Jerome, Kamis (21/8/2025).

Jerome tidak berhenti di situ. Ia bahkan mempertanyakan siapa sebenarnya rakyat yang diwakili para anggota dewan. Menurutnya, pejabat seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan justru hidup enak ketika rakyat yang dilayani menderita. 

“Rakyat mana yang diwakilkan? Pelayan mana yang bisa hidup nyaman sementara tuannya kelaparan?” tambahnya.

Pernyataan ini langsung jadi bahan perbincangan, apalagi setelah beredar kabar resmi soal rincian kenaikan tunjangan DPR. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengonfirmasi bahwa sejumlah tunjangan memang naik signifikan. 

Misalnya, tunjangan beras yang sebelumnya sekitar Rp10 juta melonjak jadi Rp12 juta per bulan. Tunjangan bensin pun naik, hingga bisa mencapai Rp7 juta per bulan.

Tak berhenti di sana, DPR juga akan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan karena tidak lagi disediakan rumah dinas. 

Dengan tambahan ini, total pendapatan anggota dewan bisa menyentuh angka hampir Rp70 juta per bulan.

“Kalau dulu total bersih yang diterima sekitar Rp58 juta, sekarang dengan penyesuaian tunjangan, bisa hampir Rp69 sampai Rp70 juta. Tapi saya tegaskan, ini bukan kenaikan gaji, melainkan penyesuaian tunjangan sesuai indeks saat ini,” ujar Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Meski disebut “bukan kenaikan gaji”, publik tetap bereaksi keras. Banyak yang menilai langkah ini tidak sensitif terhadap kondisi rakyat kecil yang masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok dan pengangguran. 

Kritik Jerome Polin pun makin memperkuat suara publik, benarkah DPR benar-benar mewakili rakyat, atau justru hanya mewakili kepentingan kelompok elite?

Bagaimana pendapat kalian?