Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dapat Apresiasi Kepemimpinan, Tapi Dinilai Kurang di Lapangan Kerja

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan nilai positif dari aspek kepemimpinan dan citra, tapi dalam beberapa poin, mantan Bupati Purwakarta tersebut mendapat penilaian rendah, khususnya dalam isu-isu ekonomi salah satunya terkait lapangan kerja.

Dalam kajian yang dilakukan Litbang Kompas, Catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana 67,2 persen menyatakan tidak puas dan hanya 31,4 persen warga yang puas.

"Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah," kata peneliti kajian tersebut, Rangga Eka Sakti, dalam keterangan di Bandung, Rabu.

Isu kemiskinan juga serupa, kata dia, dengan 60,4 persen tidak puas dan hanya 37,9 persen menyatakan puas.

Selain itu, pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat juga dinilai masih kurang maksimal yakni 48,8 persen tidak puas dan 50,4 persen puas.

Kemudian soal penyediaan transportasi umum juga hanya meraih 53,5 persen kepuasan, serta pengelolaan sampah juga masih jadi sorotan dengan 58,8 persen tidak puas.

Adapun berdasarkan survei tersebut terkait kepemimpinan Dedi mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat sampai 97,2 persen, kemudian 98,9 persen citra Dedi dinilai sangat baik, dan 99 persen warga Jabar menilai Dedi peduli, merakyat, dan responsif.

Rangga mengatakan program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah tercatat sebagai salah satu program dengan kepuasan publik tertinggi.

"Sebanyak 91,6 persen responden puas, 11,4 persen sangat puas, dan 80,2 persen puas, hanya 4,6 persen yang tidak puas," ucap Rangga.

Program pembinaan anak-anak nakal melalui institusi militer, yaitu barak militer juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen responden puas, di mana 35 persen menyatakan sangat puas.

"Ini dinilai cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," kata Rangga.

Selain itu, program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan 88,2 persen puas. Untuk program infrastruktur dan publik, pada pembangunan infrastruktur jalan di Jabar 85,7 persen responden menyatakan puas.

Program penyediaan listrik bagi masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan 91,8 persen responden puas. Evaluasi izin tambang di Jabar juga relatif mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas.

Rangga mencatat untuk program dengan kepuasan rendah yang menimbulkan ketidakpuasan publik, seperti, kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 yang hanya mendapat 67,3 persen kepuasan. Program melarang wisuda di tingkat pendidikan TK hingga SMA juga menuai pro-kontra, meski mayoritas puas mencapai 83,1 persen.

Pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya juga mendapatkan dukungan mayoritas dengan 80,4 persen puas.