Menko Pangan Tunggu Persetujuan Presiden terkait Perubahan HET Beras

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perubahan harga eceran tertinggi (HET) untuk menyederhanakan kelas mutu beras dari premium dan medium menjadi beras reguler dan beras khusus.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk penetapan beras satu harga. Menurutnya, hal tersebut harus berdasarkan persetujuan Presiden. "Kami sudah rapat, tentu nanti kami akan laporkan ke Presiden dulu," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (13/8).

Ia menekankan bahwa pemerintah sudah memiliki HET terbaru untuk beras. Namun, ia belum bisa memberikan bocoran.

"Sudah (ada HET), tapi belum bisa diumumkan sebelum melaporkan ke Presiden," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan perubahan HET tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa.

Menurut dia, beras merupakan isu yang sensitif sehingga harus diterapkan kebijakan yang tidak merupakan hulu dan hilir.

"Karena kan beras ini kan sensitif ya. Jangan sampai kebijakannya itu nggak balance antara hulu sama hilir. Kelihatannya cuma naikin Rp100, Rp200, Rp500 perak, tapi ini untuk 280 juta orang. Jadi nggak boleh salah dalam memutuskan," ujar Arief.

Bapanas telah menyerahkan laporan beberapa alternatif atau opsi perubahan HET beras. Namun, hal tersebut belum diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Menko Pangan Zulhas.

"Itu laporan saya ke Menko kan, supaya dipertimbangkan Beliau. Nanti apapun yang diputuskan saya akan sampaikan deh kepada teman-teman. Sekarang kan belum. Saya kasih beberapa alternatif. Silahkan Pak Presiden putusin sama Pak Menko," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri bersama Perum Bulog bersinergi bergerak cepat dalam menstabilkan harga beras di pasaran dengan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pekan depan.

Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa peluncuran program tersebut merupakan respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Dia menyebut, dari target 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025, realisasi baru 8 ribu ton. Maka dari itu, dibutuhkan aksi nyata lewat Gerakan Pangan Murah.

“Fungsi Binmas Polri sebagai leading sector, wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah, dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan,” katanya.

Diterangkan Dedi, penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema, yaitu langsung kepada satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) atau Koperasi lainnya.

Batas beli per konsumen ditentukan maksimal 10 kilogram, kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kilogram.

Dia mengatakan, seluruh proses wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi akan dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap dengan harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli.

Dalam prosesnya, sambung dia, pengawasan akan dilaksanakan secara ketat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek untuk sosialisasi dan pemantauan lapangan, serta tim pemantau gabungan Bulog, Polri, Pemda, Bapanas yang mengevaluasi harian via aplikasi.