Kelompok Etnis Bertekad Halangi Pemilu Di Wilayahnya

YANGON - Salah satu kelompok etnis paling kuat di Myanmar pada Senin (11/8) berjanji untuk menghalangi pemilihan umum di wilayah yang dikuasainya, menolak pemilihan umum yang disebut-sebut oleh junta militer sebagai cara untuk mengakhiri perang saudara di negara itu.

Tentara Arakan (AA) telah muncul sebagai penantang utama para jenderal yang berkuasa di Myanmar sejak kudeta militer tahun 2021 yang memicu perang dan saat ini menguasai hampir seluruh Negara Bagian Rakhine barat.

Selain AA, militer sedang memerangi sejumlah tentara etnis lain yang telah lama menentang kekuasaan pusat dan telah bergabung di garis depan dengan unit gerilya prodemokrasi baru.

Akhir bulan lalu, junta mengakhiri keadaan darurat nasional yang diumumkan selama kudeta dan mengatakan akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Desember mendatang.

Kelompok oposisi, termasuk anggota parlemen demokrat yang digulingkan dalam kudeta, memboikot pemungutan suara tersebut, sementara seorang pakar PBB menyebut pemilu itu sebagai sebuah sandiwara yang dirancang untuk melegitimasi kekuasaan junta yang berkelanjutan.

Khaing Thu Kha, juru bicara AA, mengatakan pemilu akan diblokir dari wilayah Rakhine yang dikuasai kelompok tersebut dimana kelompok etnis itu menguasai 14 dari 17 kotamadya di negara bagian itu, menurut pemantau konflik.

"Pemilu tanpa dukungan publik tidak akan menguntungkan rakyat dan hanya akan menciptakan lebih banyak kebingungan bagi rakyat," kata Khaing Thu Kha dalam konferensi pers yang disiarkan langsung.

"Pemilu mungkin bisa digelar di wilayah yang dikuasai dewan militer, tapi tidak di wilayah yang dikuasai kami. Yang pasti, masyarakat Rakhine tidak tertarik dengan pemilu ini," imbuh dia.

Saling Serang

Junta memperkirakan Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh, adalah rumah bagi sekitar 2,5 juta dari 51 juta penduduk Myanmar. Menurut data PBB, sekitar 560.000 orang saat ini hidup terlantar di Rakhine.

AA awalnya memiliki gencatan senjata dengan junta tetapi mengakhirinya pada akhir tahun 2023, bergabung dengan tentara etnis lain dalam serangan gabungan, yang menimbulkan kerugian teritorial yang menyakitkan di seluruh negeri.

Pasukan junta militer telah menanggapi serangan tersebut dengan kampanye serangan udara yang dahsyat dan blokade de facto yang memutus akses antara negara pantai itu dan wilayah lain di negara itu.

Junta mengatakan telah menegakkan tindakan keadaan darurat lokal di 14 kotamadya negara bagian untuk memastikan stabilitas, perdamaian, dan supremasi hukum. AFP/I-1