Kementrans Bangun Sekolah Berasrama, Siapkah Hadapi Tantangan Lapangan?

JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah mendorong lahirnya proyek percontohan Sekolah Rakyat berasrama di kawasan transmigrasi Sumba dan Papua.

Inisiatif ini diklaim sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendidikan berkualitas di wilayah yang selama ini tertinggal, dengan harapan mampu memutus rantai kemiskinan dan keterisolasian sosial-ekonomi.

Namun, di balik semangat program ini, terselip tantangan yang tidak ringan: keterbatasan tenaga pengajar, infrastruktur yang minim, hingga potensi benturan budaya antara sistem pendidikan formal dan kearifan lokal setempat.

Tanpa perencanaan matang dan pendanaan berkelanjutan, pilot project ini berisiko hanya menjadi proyek mercusuar—menggugah di awal, redup di tengah jalan.

Lebih jauh, pertanyaannya adalah apakah model sekolah berasrama ini akan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat transmigrasi, atau sekadar meniru konsep yang sukses di tempat lain tanpa adaptasi mendalam terhadap realitas Sumba dan Papua.

Pendidikan di wilayah terpencil bukan hanya soal membangun gedung dan menyediakan guru, tapi juga soal menumbuhkan rasa memiliki dan relevansi kurikulum bagi komunitas yang dilayani.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan di Jakarta, Senin (11/8), bahwa pengembangan Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kawasan transmigrasi.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

Ia mengatakan sekolah berasrama gratis tersebut nantinya mengintegrasikan kurikulum nasional dengan empat pilar utama pembangunan karakter siswa, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.

"Konsep boarding school ini bukan sekadar memperluas akses pendidikan, tetapi menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan membentuk karakter,” ucap M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pembangunan pilot project Sekolah Rakyat akan dimulai di Wamena dan Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, serta Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Velix Vernando Wanggai menyatakan Sekolah Rakyat akan menjadi pusat pembentukan SDM unggul yang siap bersaing di tingkat nasional dan global.

“Kami ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas di kelas, tetapi juga terlatih dalam keterampilan hidup, memiliki daya juang, dan kokoh secara moral. Mereka harus menjadi pemimpin masa depan yang mampu membangun desanya dan menginspirasi bangsanya,” ujarnya.

Ia berharap melalui sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Sekolah Rakyat dapat menjadi motor penggerak kawasan transmigrasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pihaknya berkomitmen untuk membentuk anak-anak transmigran menjadi SDM yang cerdas, berintelektual, terampil, berkarakter kuat, dan berjiwa nasionalis agar dapat menjadi generasi penggerak Indonesia Emas 2045.

“Transformasi transmigrasi bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi membangun manusianya agar siap memimpin masa depan,” imbuh Velix Vernando Wanggai.

Kementerian Sosial mencatat terdapat 100 titik Sekolah Rakyat yang menampung lebih dari 9.700 siswa di seluruh Indonesia per Agustus 2025.

Jika sarana dan prasarananya sudah siap, maka akan ditambah 59 titik Sekolah Rakyat pada September 2025 untuk menampung lebih dari 15 ribu siswa.