Penataan Kawasan Barito Jadi Wujud Komitmen Pemprov DKI Hadirkan Ruang Terbuka Hijau Inklusif

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merealisasikan penataan kawasan Barito, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari pengembangan Taman Bendera Pusaka. Ruang terbuka hijau ini dirancang menjadi simbol kebangsaan sekaligus ruang publik yang ramah bagi seluruh warga.

Penataan ini mencerminkan pendekatan humanis dan non-represif terhadap ruang kota, dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. Kawasan Barito yang memiliki nilai sejarah sebagai salah satu ikon ibu kota akan ditata ulang agar menjadi ruang terbuka yang lebih modern, aman, dan nyaman.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyampaikan bahwa penataan dilakukan tanpa mengabaikan nasib para pedagang yang telah lama mencari nafkah di kawasan tersebut. Pemerintah memberikan sejumlah kemudahan bagi para pedagang yang terdampak penataan tersebut.

“Langkah-langkah ini diambil agar proses penataan tidak hanya berpihak pada kepentingan tata ruang kota, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha para pedagang,” kata Ratu, Rabu (6/8).

Pedagang diberikan pilihan untuk relokasi ke 10 pasar milik Perumda Pasar Jaya dengan fasilitas bebas sewa kios selama tiga bulan dan kebebasan memilih lokasi relokasi. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa proses penataan tetap memberikan rasa aman bagi pelaku usaha kecil.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, M. Fajar Sauri menjelaskan bahwa lahan eksisting di Barito akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka. Taman ini akan mengintegrasikan tiga taman eksisting, yaitu Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Barito menjadi satu kesatuan.

“Kawasan ini akan mengintegrasikan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Barito menjadi satu kesatuan ruang terbuka hijau yang luas, aman, dan ramah bagi semua,” jelas Fajar.

Taman seluas hampir enam hektare tersebut akan dilengkapi dengan jembatan penghubung, jalur lari, taman bermain anak, ruang serbaguna, serta amphitheater terbuka. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai aktivitas publik dengan nuansa yang inklusif.

“Semua ini didesain untuk memberikan pengalaman ruang publik yang nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi masyarakat,” tambahnya.

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna menilai bahwa langkah penataan kawasan Barito bukanlah bentuk penggusuran, melainkan strategi pengelolaan ruang kota yang memperhatikan hak sosial-ekonomi masyarakat. Menurutnya, langkah ini justru memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat dan pemanfaatan lahan milik Pemprov.

“Ini bukan tentang menggusur, tapi menata. Pemerintah tidak pernah menelantarkan, justru memberi ruang dan opsi terbaik untuk masa depan yang lebih baik,” ucap Yayat.

Ia menambahkan bahwa posisi taman ini sangat strategis karena berada di kawasan primer dan pusat ekonomi kota. Potensi kawasan ini sebagai ruang rekreatif dan pusat aktivitas publik dinilai sangat besar.

“Taman ini diprediksikan menjadi magnet baru. Bisa menjadi unsur rekreatif, berdagang, beraktivitas, ini menjadi oase di tengah zona bisnis,” ujarnya.

Yayat juga mengapresiasi penataan yang mengusung prinsip 3D: Density, Diversity, dan Design. Tingginya kepadatan penduduk di kawasan ini menjadikan ruang terbuka hijau sebagai kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi.

Dengan demikian, penataan kawasan Barito menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan kota hijau yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi ruang publik yang dinamis dan menjadi titik temu berbagai lapisan masyarakat.