Korsel Singkirkan Pengeras Suara di Perbatasan dengan Korut

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) pada Senin (4/8) mengatakan bahwa pihaknya telah mulai menyingkirkan pengeras suara propaganda yang digunakan untuk menyiarkan K-pop dan laporan berita ke Korea Utara (Korut), sementara pemerintahan baru di Seoul mencoba meredakan ketegangan dengan negara tetangganya itu.

Kedua negara, yang secara teknis masih berperang, telah menghentikan siaran propaganda di sepanjang zona demiliterisasi, kata militer Seoul pada Juni setelah terpilihnya Presiden Lee Jae-myung.

Dikatakan pada Juni bahwa Pyongyang juga telah berhenti menyiarkan suara-suara aneh dan meresahkan di sepanjang perbatasan yang telah menjadi gangguan besar bagi penduduk lokal Korsel, sehari setelah pengeras suara Korsel tidak bersuara.

"Mulai hari ini, militer telah mulai mencopot pengeras suara," ujar Lee Kyung-ho, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel kepada wartawan pada Senin.

"Ini adalah langkah praktis yang bertujuan membantu meredakan ketegangan dengan Korut, dengan syarat tindakan tersebut tidak membahayakan kesiapan militer," imbuh dia.

Semua pengeras suara yang dipasang di sepanjang perbatasan akan dibongkar pada akhir pekan, tambah dia, tetapi tidak mengungkapkan jumlah pasti yang akan dibongkar.

Seoul menegaskan bahwa pengeras suara untuk siaran propaganda ke Korut dibongkar sesuai Deklarasi Panmunjeom pada April tahun 2018.

Presiden Lee, yang baru-baru ini terpilih setelah pendahulunya dimakzulkan karena deklarasi darurat militer yang gagal, telah memerintahkan militer untuk menghentikan siaran propaganda dalam upayanya untuk memulihkan kepercayaan.

Hubungan antara kedua Korea telah berada pada salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Seoul mengambil sikap keras terhadap Pyongyang, yang semakin dekat dengan Moskwa setelah invasi Russia ke Ukraina.

Pemerintah sebelumnya memulai siaran tersebut tahun lalu sebagai tanggapan terhadap serangkaian balon berisi sampah yang diterbangkan ke selatan oleh Pyongyang.

Namun Presiden Lee berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Korut dan mengurangi ketegangan di semenanjung.

Meskipun telah melakukan upaya diplomatik, Korut menolak untuk melakukan dialog dengan negara tetangganya itu.

"Jika Korsel berharap dapat membalikkan semua hasil yang telah dicapainya hanya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih serius daripada itu," ujar Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korut, Kim Jong-un, pekan lalu.

Sementara itu Presiden Lee mengatakan ia akan mengupayakan perundingan dengan Korut tanpa prasyarat, menyusul pembekuan hubungan yang mendalam di bawah pendahulunya.

Kedua negara secara teknis masih berperang karena Perang Korea 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Kunjungan ke AS

Sementara itu kantor berita KBS melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Hyun, telah membahas aliansi Korsel-Amerika Serikat (AS), isu Korut, dan keamanan global dengan para senator AS dan pejabat Gedung Putih selama kunjungannya ke Washington DC.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel, Menlu Cho saat berada di Washington DC menekankan pentingnya aliansi Korsel-AS bagi perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan kawasan sekitarnya, serta menyebut bahwa kesepakatan dagang terbaru antara kedua negara memperkuat fondasi kerja sama ekonomi strategis.

Dalam pertemuan terpisah dengan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS, Andy Baker, Menlu Cho meminta kerja sama untuk memastikan agar KTT antara kedua pemimpin negara yang waktunya belum ditentukan, bisa menjadi momentum untuk memperkuat capaian kerja sama bilateral. AFP/KBS/I-1