Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kades Jadi Garda Terdepan Atasi Kemiskinan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jateng bakal dilakukan secara terstruktur, kolaboratif, dan menyeluruh dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa sebagai "tiga serangkai" ujung tombak penghapusan kemiskinan.

"Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa ini adalah 'trio' atau tiga personel yang punya peran penting. Mereka kita dorong untuk turun langsung, melakukan pengawasan, verifikasi data penerima bantuan, sekaligus evaluasi," ujarnya saat menghadiri peluncuran Program Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jateng di Pendopo Kabupaten Pati, Senin.   

Sebagai bagian dari strategi tersebut, kata dia, pemerintah akan memberikan insentif khusus kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai apresiasi atas peran mereka dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.  

"Mereka juga akan menjalankan pendekatan berbasis komunitas seperti door to door system, program sambangan, serta komunikasi sosial untuk menyatu dengan masyarakat," ujarnya. 

Luthfi juga menjelaskan bahwa program ini melibatkan lintas sektor, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), penyuluh pertanian (PPL), hingga perangkat daerah dan aparat keamanan. 

"Indikator kemiskinan ini kita jadikan super tim. Dari PKH terkait bansos, RTLH dengan rumah layak huni, kemudian dari dinas kesehatan dan pendidikan, semua disinergikan dalam satu sistem," ujarnya. 

Menurut dia sinergi ini dikawal melalui aplikasi yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Jateng, dengan alur data mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke provinsi. Evaluasi akan dilakukan setiap triwulan.

"Kemiskinan di Jateng sudah turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen. Penurunan 0,10 persen itu berarti hampir 2 juta orang lebih. Ini hasil kerja yang harus ditingkatkan dan dijaga," ujarnya.

Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja tim dalam menghadapi tantangan kemiskinan. Karena tanpa kerja bersama, tanpa struktur yang jelas, dan kerja yang tepat sasaran, tidak bisa bangkit karena kerja parsial tidak akan menyelesaikan masalah.

Sementara itu, Bupati Sudewo menjelaskan inisiatif Program Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor ini bermula dari diskusi intens dengan Gubernur Jateng terkait implementasi MoU yang sebelumnya ditandatangani dengan TNI dan Polri.

"Kabupaten Pati surplus beras 200 ribu ton, tetapi realitasnya petani kita belum sejahtera. Untuk itu, kami menargetkan produksi 10 ton per hektare. Namun, sektor pertanian saja tidak cukup. Harus ada sinergi lintas sektor untuk memastikan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Untuk itulah, kata dia, konvergensi ini melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, PPL, PLKB, PKH, pendamping desa, hingga seluruh kepala desa agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara langsung dan menyeluruh di lapangan.

Sudewo juga memastikan dukungan nyata bagi para petugas lapangan dengan memberikan dukungan operasional sebesar Rp300 ribu per bulan bagi Bhabinkamtibmas dan Babinsa dari Pemkab Pati, serta tambahan Rp200 ribu dari Pemprov Jateng. Pemkab Pati juga memberikan tambahan dukungan operasional Rp250 ribu per bulan untuk PPL.

"Kita tidak boleh berhenti di konsep. Harus ada langkah nyata agar upaya kita terasa dampaknya oleh masyarakat,".