PGRI Mengatakan Jawa Tengah Masih Butuh 2.298 Guru

SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menyebutkan bahwa saat ini masih ada kekurangan setidaknya 2.298 guru untuk berbagai jenjang pendidikan di wilayah tersebut.

Ketua PGRI Jateng, Muhdi, di Semarang, Kamis (31/7), menjelaskan bahwa data Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) kebutuhan awal guru di Jateng mencapai 3.340 orang.

Pada 2024, sebanyak 1.042 formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dibuka sehingga masih menyisakan kekurangan 2.298 guru.

“Ditjen GTK menyebut di Jateng itu kebutuhannya 3.340 guru, dan di 2024 formasinya itu 1.042 guru, maka masih (kurang) 2.298 guru," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng itu.

Hal tersebut disampaikannya saat beraudiensi dengan perwakilan dari Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) Jateng yang mengadukan nasib mereka di Kantor PGRI Jateng, Semarang.

Ia menilai salah satu penyebab persoalan guru tak kunjung usai di Jateng adalah perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam menghitung kebutuhan guru.

Menurut dia, penghitungan beban kerja yang tidak seragam dan belum maksimalnya mutasi guru antarsekolah juga memperumit situasi.

“Problemnya, kadang-kadang angka ini disebut saja tidak sama pemahamannya dengan provinsi. Kenapa? Ada berbagai kemungkinan. Pertama, tadi karena provinsi misalkan melihatnya bahwa mana sekolah yang kurang. Tapi tidak dipertimbangkan mana sekolah yang kelebihan," katanya.

Akhirnya, kata dia, sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik ini pun memilih untuk mencari guru tamu, padahal cara tersebut dilarang oleh pemerintah.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa ribuan guru yang telah lulus seleksi PPPK sejak 2021 masih belum diangkat karena formasi belum tersedia di daerah.

Padahal, kata dia, pusat telah membuka peluang pengangkatan penuh waktu maupun paruh waktu, namun prosesnya terganjal keputusan pemerintah daerah.

Kemudian, masih ada sekitar 600 guru PPPK di Jateng yang menunggu relokasi penempatan atau mutasi, namun sekitar 200 guru telah mendapat SK relokasi akhir Juli 2025.

"Saya ingin pemerintah daerah itu mempercepat proses mutasi, karena ini cukup dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). BKN menyediakan aplikasi yang namanya e-mutasi. Kalau memang ada kesulitan sebenarnya tinggal dikoordinasikan," katanya.

Sementara itu, Ketua FGPS Jateng Rina Dewi Astuti mengaku telah melakukan audiensi dari berbagai pihak, termasuk dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng.

"BKD menyatakan masih menunggu regulasi pusat. Tapi kalau kita lihat dari hasil rapat pusat, sebenarnya kran sudah dibuka luas. Tinggal kemauan daerah untuk mengusulkan dan menyesuaikan anggarannya," katanya.