Impor 15 Miliar Dolar AS untuk Energi, RI Masih Enggan Andalkan Diri Sendiri?

JAKARTA - Kerja sama impor energi sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam menjaga ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. 

Impor energi, meskipun dapat membantu memenuhi kebutuhan domestik, juga memiliki risiko seperti fluktuasi harga dan ketergantungan pada negara lain. 

Oleh karena itu, penting untuk melakukan diversifikasi sumber energi dan meningkatkan produksi energi domestik, termasuk pengembangan energi terbarukan. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengemukakan Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati kerja sama impor energi senilai sekitar 15 miliar dolar AS.

Bahlil, seusai menemui Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/7), mengatakan kerja sama tersebut mencakup pembelian minyak mentah (crude oil) dan gas petroleum cair (LPG) dari Negeri Paman Sam.

“Kita kan sudah sepakati, bahwa kita akan belanja BBM crude dan LPG, yang harganya itu sekitar kurang lebih 15 miliar dolar AS. Itu pasti kita akan lakukan dengan langkah-langkah memperhatikan nilai keekonomian," ujarnya.

Menurut Bahlil, pihaknya tengah mempersiapkan perangkat untuk menyusun kesepakatan harga perdagangan yang kompetitif.

Menurut Bahlil, impor LPG dari AS sejatinya sudah berjalan, namun Indonesia akan meningkatkan volumenya dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

“Kalau LPG sudah terjadi, sekarang volumenya kita tingkatkan. Itu yang sedang kita kerjakan sekarang,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut soal rincian volume impor BBM dan LPG, Bahlil menyebut datanya akan disampaikan kemudian. Namun ia menegaskan bahwa kerja sama energi dengan AS ini akan berdampak pada pengurangan ketergantungan impor dari negara lain, terutama dari kawasan Timur Tengah dan Asia.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati kerangka kerja untuk negosiasi Perjanjian Perdagangan Timbal Balik.

Kesepakatan ini menjadi landasan bagi penghapusan hampir seluruh tarif impor Indonesia terhadap produk industri, pangan, dan pertanian asal AS.

Sebagai imbalannya, AS juga menurunkan tarif produk Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32% yang sempat ditunda penerapannya. Kerangka kerja ini diumumkan dalam pernyataan bersama Gedung Putih pada 22 Juli 2025.