Daya Beli Lemah dan Pengangguran Picu Kenaikan Kemiskinan di Perkotaan

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan angka kemiskinan di perkotaan pada Maret 2025 salah satunya disebabkan meningkatnya jumlah penduduk setengah pengangguran. 

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu mengatakan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat sebesar 0,07 persen poin dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025.

“Ada beberapa kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan kenaikan kemiskinan di perkotaan, yang pertama jumlah setengah pengangguran,” kata Ateng.

Setengah pengangguran jelasnya adalah para pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.

Ia menuturkan jumlah setengah penganggur di perkotaan pada Februari 2025 meningkat 460 ribu orang dibandingkan pada Agustus 2024.

Faktor lainnya adalah kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan laki-laki di wilayah perkotaan dari 5,87 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,06 persen pada Februari 2025.

“Nah laki-laki kan sebagian besar ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi, kenaikan TPT pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tadi tingkat kemiskinan yang di perkotaan,” kata Ateng.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga menemukan adanya korelasi antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah dengan kemiskinan, terlihat dari 59,45 persen kepala rumah tangga miskin merupakan tamatan SMP atau sederajat.

“Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi tentunya terhadap terbatasnya akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Sebanyak 49,01 persen kepala rumah tangga miskin bekerjanya di sektor informal,” katanya.

Selain itu, Ateng menyatakan kenaikan harga sebagian besar komoditas pangan berdasarkan harga pasar, seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih, juga menjadi faktor pendorong naiknya kemiskinan di perkotaan.

Ia menyampaikan kenaikan harga barang tersebut amat mempengaruhi daya beli rumah tangga kelompok bawah, terutama kelompok rentan miskin yang cenderung mudah turun kelas menjadi kelompok miskin jika daya beli mereka melemah.

“Di kota kan sebagian besar tidak memproduksi (bahan pangan) sendiri, sehingga kenaikan harga tentunya akan berpengaruh terhadap daya belinya, terutama untuk yang rumah tangga pada kelompok bawah ataupun miskin dan juga rentan miskin,” katanya.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa yang diminta tanggapannya mengatakan fenomena kemiskinan dan setengah pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia.

“Harus diakui, minimnya penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu problem serius ekonomi kita hari ini. Guncangan di sektor manufaktur yang diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin memperberat kondisi,”tegas Awan.

Oleh sebab itu, perlu stimulus fiskal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menentah (UMKM) dan koperasi untuk up scalling sehingga dapat menyerap lebih banyak lapangan kerja.

Politik anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD diprioritaskan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selama ini upaya mendorong penciptaan lapangan kerja masih minim dan belum efektif.

“Perlu dukungan lebih untuk peningkatan investasi ekonomi rakyat,”tegas Awan.

Motor Ekonomi

Sementara itu, pemerhati masalah kemiskinan dari Sustainability Learning Center

(SLC) Hafidz Arfandi mengatakan, pendekatan untuk memahami kemiskinan perdesaan dan perkotaan di BPS masih menggunakan basis kelurahan (kota) dan kabupaten (desa).

Padahal, kompleksitasnya berbeda-beda, terutama di kota-kota menengah, yang secara sifat dan administrasi kota tetapi secara ekonomi sebenarnya non industri dan sektor jasanya juga masih lemah.

“Peningkatan kemiskinan perkotaan lebih meningkat salah satunya dampak efisiensi sehingga peluang ekonomi yang berporos dari anggaran pemerintah di kota-kota menengah ini turun,” kata Hafidz.

Di wilayah non industri, keuangan daerah masih menjadi motor andalan ekonomi, berbeda misalnya di kawasan industri yang memiliki komoditas unggulan, ekonomi bisa berputar dari sektor swasta lebih besar sehingga efisiensi tidak terlalu berdampak.

Bantuan sosial (Bansos) terang Hafidz harus dibarengi langkah intervensi yang sistematis, terutama akses pendidikan, pelatihan kerja dan kesempatan untuk membangun jejaring sosial yang memungkinkan membuka kesempatan untuk berkembang.

Tanpa intervensi sistematis ketimpangan akan terus terjadi dan menjadi beban pembangunan di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi jasa-jasa padat modal berbasis high teknologi.