Rela Kucurkan Rp 400 Triliun, Ini Alasan Kuat Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Merah-Putih

JAKARTA - Dari kredit untuk petani yang tidak memiliki akses perbankan hingga penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pangan untuk keluarga miskin, jutaan kesengsaraan penduduk pedesaan dapat diselesaikan melalui inisiatif yang baru diluncurkan pemerintah, Koperasi Merah-Putih. 

Dikutip dari Channel News Asia, Koperasi Merah-Putih tidak hanya akan mendistribusikan barang-barang yang disubsidi pemerintah, seperti minyak goreng dan pupuk, tetapi juga menawarkan berbagai layanan. 

Meskipun niatnya mulia, inisiatif tersebut - yang menelan biaya 400 triliun rupiah (25 miliar dolar AS) dapat menimbulkan risiko serius bagi perekonomian jika tidak dilaksanakan dengan benar, kata para analis.

Mereka memperingatkan bahwa program tersebut bisa bernasib sama seperti kebijakan era Suharto yang gagal, yang sarat dengan salah urus dan praktik korupsi. Berdasarkan jumlah koperasi yang didirikan, program Presiden Prabowo Subianto saat ini sembilan kali lebih besar daripada program sebelumnya itu.

Karena skala besar program yang baru diluncurkan dan cara koperasi ini dibiayai, para ahli mengatakan inisiatif Prabowo juga dapat membuat beberapa desa terjebak dalam siklus utang sementara bank-bank milik negara berisiko mengalami masalah likuiditas.

“Banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dan akhirnya kolaps akibat salah urus, utang yang menumpuk, dan korupsi,” ujar Achmad Nur Hidayat, dosen ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, kepada CNA. 

Berbicara pada upacara peluncuran koperasi di Jawa Tengah pada hari Senin (21/7) , Prabowo mengatakan lebih dari 80.000 koperasi ini akan beroperasi di seluruh Indonesia selama tiga bulan ke depan, dan menambahkan bahwa 108 saat ini telah beroperasi.  

"Setiap desa akan memiliki gudang untuk menyimpan hasil panen. Kami juga akan memiliki toko-toko kebutuhan pokok, serta layanan simpan pinjam," kata Prabowo.  

Setiap koperasi juga akan mengoperasikan klinik kecil dan apotek serta menawarkan solusi transportasi bagi petani yang ingin membawa barang mereka ke pasar terdekat, tambahnya. 

Dalam meluncurkan koperasi, presiden berusaha menjelaskan mengapa pemerintahannya melakukannya dengan sangat besar.

Ia mengatakan koperasi akan menyediakan layanan penggilingan padi sehingga petani tidak perlu lagi menjual gabah mereka dengan harga murah ke penggilingan swasta. 

Prabowo berargumen bahwa banyak kasus pupuk bersubsidi berakhir di tangan calo yang menjualnya kembali kepada petani dengan harga yang sangat tinggi. Ada pula kasus di mana petani terpaksa meminjam uang dari  rentenir karena salah satu anggota keluarga jatuh sakit.

“(Area-area) inilah yang harus kita tangani dan kita tangani dengan langkah-langkah besar,” ujarnya, menjelaskan mengapa koperasi diluncurkan dalam skala besar dan dalam waktu kurang dari lima bulan sejak gagasan itu digulirkan pada awal Maret.

“Kita adalah bangsa yang besar, jadi kita harus berpikir besar dan punya nyali untuk mengambil tindakan besar.” 

Inisiatif koperasi hanyalah salah satu dari serangkaian program ambisius yang dipelopori Prabowo sejak ia menjabat pada bulan Oktober. 

Pada bulan Januari, presiden meluncurkan inisiatif makan gratis andalannya, yang bertujuan memberi makan 83 juta anak, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan satu kali makan gratis sehari. Prabowo juga berencana membangun tiga juta rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah setiap tahun dan mendirikan 100 pesantren untuk masyarakat miskin setiap tahun.  

Pada 1 Juli, Kementerian Keuangan memperkirakan semua program ini  akan menyebabkan defisit pemerintah sekitar 40 miliar dolar AS , atau 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara ini pada akhir tahun 2025. 

Karena tidak ingin memperparah defisit, pejabat memutuskan untuk mendanai sebagian koperasi ini dengan mengalokasikan kembali dana yang diperuntukkan bagi program dana desa, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendukung proyek infrastruktur skala kecil dan pemberdayaan ekonomi, yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, pada tahun 2015.  

Prabowo mengatakan bahwa program dana desa “tidak membawa perubahan yang dibutuhkan” dan bahwa dana untuk program warisan seharusnya dialihkan ke inisiatif koperasi desa miliknya.  

Namun Menteri Koordinator Pangan,  Zulkifli Hasan, sekaligus Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengatakan, dana dari program dana desa hanya akan menutupi sebagian modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan satu koperasi.

Setiap koperasi kemudian harus mengajukan pinjaman hingga 3 miliar rupiah dari bank milik negara untuk mengembangkan berbagai cabang usaha yang diharapkan dimiliki koperasi ini.

Bank akan meneliti aplikasi pinjaman sehingga mereka dapat mengurangi risiko gagal bayar.

"(Koperasi) harus menjelaskan bagaimana mereka berencana menggunakan uang tersebut, kapan mereka mengharapkan keuntungan, dan sebagainya. Jadi, kami (memberikan pinjaman) dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah," ujarnya saat peluncuran program.

Namun para ahli memperingatkan bahwa gagal bayar pinjaman di antara koperasi yang baru dibangun akan tinggi. 

“Ini skema pembiayaan yang tidak masuk akal,” kata Media Askar, peneliti dari lembaga pemikir Center for Economic and Law Studies (CELIOS) yang berbasis di Jakarta. 

Pertama-tama, ia mengatakan bahwa pemberi pinjaman milik negara mungkin tidak memiliki cukup uang untuk memberikan pinjaman kepada seluruh 80.000 koperasi. 

Bank Mandiri, lembaga pemberi pinjaman milik negara terbesar misalnya, mengelola aset sebesar 2.400 triliun rupiah untuk 30,7 juta nasabah, sementara bank terkecilnya, Bank Syariah Indonesia, mengawasi 400 triliun rupiah untuk 19 juta pemegang rekening.

“Aset bank akan berkurang hingga nol hanya dengan memberikan pinjaman miliaran rupiah kepada ribuan koperasi,” kata Media.

"Dan koperasi-koperasi ini adalah entitas yang baru berdiri tanpa pengalaman, tanpa riwayat kredit, dan tanpa bukti bahwa bisnis mereka sedang menuju profitabilitas. Jadi, risiko mereka tidak akan mampu membayar kembali pinjaman mereka tinggi."

Jika sejumlah besar koperasi gagal bayar secara bersamaan, kata Media, “hal ini dapat mengguncang stabilitas seluruh sektor perbankan”.

Achmad dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta juga menyampaikan sentimen yang sama.  

"Tidak semua koperasi ini akan menguntungkan, tentu saja tidak dalam waktu dekat. Sementara itu, (desa-desa) harus membayar (pinjaman) secara mencicil. Jika mereka tidak dapat membayar, maka akan menjadi bencana bagi desa-desa ini dan bank-bank," ujarnya. 

Bagi desa, tambah Achmad, aset-aset strategis mereka mungkin akan disita oleh bank jika gagal bayar. Sementara itu, bagi bank, mereka mungkin menghadapi masalah likuiditas akibat kredit macet ini. 

Investasi berisiko

Para analis juga menyatakan keraguannya mengenai apakah koperasi akan dikelola dengan baik, mengingat waktu yang relatif singkat sejak awal hingga peluncurannya, dengan program koperasi Merah Putih pertama kali digulirkan oleh Prabowo pada rapat Kabinet bulan Maret lalu.

“Saya ragu pemerintah bisa menemukan orang yang kompeten untuk mengelola koperasi-koperasi ini dalam waktu sesingkat itu,” kata Achmad, seraya menambahkan bahwa jangka waktu yang singkat juga menyisakan sedikit ruang bagi pemerintah untuk menghasilkan model bisnis yang tepat.   

"Menciptakan model bisnis yang berhasil tidaklah mudah. Model bisnis tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik spesifik sebuah desa, potensi ekonominya, dan masyarakatnya. Bahkan dengan model bisnis tersebut, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi yang kokoh agar koperasi dapat meraih keuntungan dan berkelanjutan."

Para ahli mengatakan, kurangnya model bisnis yang layak dan sifat program yang bersifat top-down mengingatkan kita pada program Koperasi Unit Desa (KUD) dahulu, yang juga dirancang untuk menjadi perusahaan pedesaan multifungsi. 

Ketika diluncurkan pada tahun 1973, Presiden Soeharto membuat janji yang mirip dengan Prabowo bahwa program tersebut akan mengurangi perantara, memberantas praktik pinjaman predator dari rentenir, dan memastikan barang-barang bersubsidi tidak akan jatuh ke tangan yang salah.  

“Namun karena salah urus, utang menumpuk, pinjaman tak terbayar, korupsi merajalela,” ujar Acuviarta Kartabi, ekonom Universitas Pasundan.

Dukungan pemerintah terhadap 9.000 KUD yang didirikan pada masa pemerintahan Suharto berakhir ketika ia lengser sebagai presiden pada tahun 1998. Sejak saat itu, sebagian besar KUD telah dinyatakan bangkrut atau ditinggalkan oleh anggotanya dan menghilang. Hanya 385 KUD yang masih aktif hingga saat ini.

"Begitulah risiko mendirikan koperasi yang lahir dari kebijakan top-down. Mereka menjadi bergantung pada insentif dan dukungan pemerintah karena mereka lahir bukan dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat," kata Acuviarta. 

Prabowo berjanji, koperasi Merah Putih miliknya akan diawasi ketat, mencegah terjadinya kasus penggelapan dan korupsi.

"Teknologi akan memungkinkan (koperasi) untuk dipantau secara ketat. Semua uang yang masuk dan keluar (akan dipantau) melalui teknologi. (Korupsi yang melibatkan koperasi) akan menjadi masa lalu," ujarnya.

Prabowo juga mengatakan bahwa programnya “akan menjadi tulang punggung perekonomian daerah” dan bahwa masyarakat akan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menjaga koperasi lokal mereka tetap bertahan, dengan atau tanpa dukungan dari pemerintah pusat di Jakarta.

Meskipun ada risiko, para ahli dan pelaku industri percaya bahwa beberapa koperasi ini dapat berkembang dan memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. 

"Ada peternak yang kesulitan mendapatkan pinjaman bank karena tidak memiliki rekening bank atau karena mereka bukan badan hukum. Layanan simpan pinjam yang disediakan oleh koperasi ini dapat memberikan solusi bagi anggota kami," ujar Muhlis Wahyudi, sekretaris jenderal Asosiasi Peternak Unggas Indonesia. 

Muhlis mengatakan pihaknya juga berharap koperasi-koperasi ini akan membeli daging ayam dan telur dari peternak tradisional dengan harga yang wajar dan stabil. 

"Karena harga berfluktuasi, terkadang kami harus membeli pakan saat harga tinggi dan menjual ayam saat harga rendah. Banyak anggota kami yang bangkrut karena masalah ini," ujarnya.

Para ahli mengatakan agar koperasi ini dapat berjalan, pemerintah perlu merekrut orang-orang yang memiliki pemahaman baik tentang masalah yang dihadapi penduduk setempat di daerah tertentu dan mengubah masalah ini menjadi peluang ekonomi. 

"Setiap desa memiliki tantangan dan peluang yang unik. Satu desa mungkin lebih diuntungkan oleh layanan logistik koperasi karena letaknya yang terpencil dan kurang bergantung pada fasilitas penyimpanan karena produk yang mereka jual tidak mudah rusak," ujar Media dari CELIOS. 

“Beberapa desa bahkan mungkin tidak memerlukan koperasi baru karena mereka sudah memiliki koperasi yang lahir dari inisiatif mereka sendiri yang berjalan dan berkembang.” 

Ekonom Achmad menyuarakan sentimen serupa. 

"Membangun program koperasi tidak hanya membutuhkan anggaran besar dan itikad baik pemerintah. Program tersebut harus berbasis pada kebutuhan masyarakat, dikelola secara profesional, dan diawasi secara ketat oleh mekanisme internal dan eksternal," ujarnya. 

Acuviarta dari Universitas Pasundan mengatakan, Prabowo seharusnya memulai dari hal kecil untuk membuktikan apakah konsepnya benar-benar berhasil. 

“Melatih pengurus koperasi, memantau kinerja mereka, menentukan sistem dan model bisnis mana yang berhasil dan mana yang tidak, melakukan penyesuaian dan perbaikan, semua ini membutuhkan waktu,” kata Acuviarta. 

“Tidak perlu terburu-buru.”