Tidak Mudah Menangani Intoleransi di Jabar

Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Kang Dedi Mulyadi langsung tancap gas. Ia tidak menunggu waktu lama untuk merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang menyasar kebutuhan utama masyarakat Jawa Barat.

Dalam tempo cepat, dia menggulirkan berbagai inisiatif penting. Salah satunya adalah efisiensi anggaran hingga mencapai 6 triliun. Ini kemudian dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan listrik, hingga program sosial yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Mendalami visi dan arah kebijakan yang diusung Kang Dedi selama masa kepemimpinannya, wartawan Koran Jakarta, Paundra Zakirulloh, berkesempatan melakukan wawancara dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Bisa dijelaskan terkait kebijakan terbaru soal alih fungsi lahan?

Saya sudah menandatangani Peraturan Gubernur yang secara tegas melarang alih fungsi lahan di seluruh wilayah Jawa Barat. Larangan ini mencakup areal hutan, perkebunan, persawahan, danau, sampai sungai. Semuanya dilarang dialihfungsikan. Ini penting dilakukan karena banyak alih lahan menjadi sumber kerusakan dan banjir.

Alasan utama dikeluarkannya Pergub?

Utamanya seperti tadi untuk mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan. Sekali lagi alih fungsi lahan lebih banyak mudaratnya. Kita ini sering menghadapi bencana banjir, dan akar masalahnya banyak berasal dari rusaknya fungsi alam akibat alih fungsi lahan.

Apa kaitannya dengan produktivitas pangan?

Sangat berkaitan. Sungai pada akhirnya bermuara ke lahan pertanian. Jika sungai rusak, pertanian terganggu. Kalau pertanian terganggu, produktivitas beras turun. Jadi kita harus kembalikan fungsi sungai, danau, rawa, dan lainnya ke fungsi asalnya.

Bagaimana dengan pihak-pihak yang sudah melakukan alih fungsi?

Saya minta BPK Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audit menyeluruh. Tidak hanya kepada pihak swasta, tapi juga lembaga negara seperti Perhutani, PTPN, dan lainnya. Semuanya harus diaudit.

Mengenai larangan wisuda atau seremonial di sekolah. Kenapa membuat kebijakan tersebut?

Masalah utamanya karena saya sedang menurunkan angka pinjaman online. Jawa Barat itu peringkat tertinggi kasus pinjol. Salah satu konsumennya itu orang tua yang meminjam demi kegiatan anak-anaknya, seperti wisuda, studi tur, dan perpisahan. Jangan sampai orang terjerat pinjaman ojol hanya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak primer.

Jadi, kegiatan sekolah justru jadi beban ekonomi keluarga?

Iya. Banyak orang tua yang akhirnya ambil pinjol hanya untuk beli baju wisuda atau ikut studi tur. Ini bukan kebutuhan esensial dalam proses belajar. Banyak dari mereka tidak mampu, tapi dipaksa ikut tren itu.

Seberapa besar dampak pinjol di Jawa Barat?

Berdasarkan data dari Bappeda Jabar tahun 2024, total utang pinjol warga Jabar mencapai 18,6 triliun. Jumlah rekening aktif penerima pinjaman lebih dari 5 juta. Ini situasi yang sangat darurat. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa hancur ekonomi warga.

Apa langkah lainnya untuk mengatasi?

Kami tidak hanya melarang kegiatan konsumtif di sekolah, tapi juga mendukung kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Pemerintah tentang PP Tunas. Ini penting untuk mengawasi konten digital yang diakses anak-anak. PP No 17 Tentang Tunas, intinya mengatur mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Tujuannya untuk melindungi anak-anak.

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

Lalu, yang juga kontroversial, adalah kebijakan tentang pendidikan karakter di barak militer.

Ya, kami telah menyampaikan rencana tersebut kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Kami ingin membicarakan pendidikan karakter bagi siswa bermasalah, khususnya yang berada di jenjang SMP dan SMA. Kebijakan ini perlu dilakukan karena orang tua dan pihak sekolah tidak bisa menyelesaikan permasalahan remaja saat ini. Pola hidup mereka tidak disiplin, banyak dari mereka tidur larut malam karena bermain game daring, lalu tidak berangkat sekolah.

Apakah pendekatan ini tidak melanggar hak anak?

Tidak. Program ini justru melatih mereka agar bisa menerima pelajaran dengan baik. Selama ini mereka bolos, bangun pukul 10 siang. Di barak, mereka mendapat lingkungan yang baik. Ini tidak mereka dapatkan di rumah atau sekolah.

Bagaimana dengan izin dari orang tua?

Semua atas persetujuan orang tua. Program ini berjalan selama kurang lebih 28 hari. Anak-anak didampingi dokter, psikolog, dan guru mengaji. Selain itu, Mereka tetap menjadi siswa, ikut pelajaran, dan terkoneksi dengan sekolah masing-masing.

Kang Dedi, mengenai penyerangan kegiatan retret pelajar Kristen di Sukabumi, langkah pertama Anda banyak dipuji.

Saya langsung turun ke lapangan, mendatangi rumah korban yang dirusak di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, pada Senin, 30 Juni 2025 lalu.(Kasus ini adalah perusakan oleh masa atas sebuah tempat yang sebenarnya hanya untuk retret. Retret adalah acara doa dan pengembangan kepribadian, bukan sebuah ibadah. Di sini mungkin kurang komunikasi. Harusnya dibicarakan, jangan terlalu mudah bertindak destruktif. Sebab kebiasaan bertindak destruktif tidak mengembangkan persaudaraan..red)

Kaitaninsiden ini secara hukum?

Saya tegaskan bahwa ini adalah peristiwa pidana dan harus ditangani secara hukum. Saya percaya proses hukum akan berjalan objektif, berdasarkan fakta dan bukti.Saya akan mengawal seluruh prosesnya agar berjalan baik, objektif, dan tuntas. Aparat kepolisian, khususnya Polsek Palabuhan Ratu, saya yakin akan bekerja secara profesional.

Apakah ada langkah bantuan untuk para korban?

Ya, saya mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing kepada para korban. Selain itu, saya pribadi telah mengirimkan dana sebesar 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki (pemilik lokasi retret) untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Bagaimana situasi intoleransi yang belakangan mencuat di Jawa Barat, khususnya pascakasus perusakan rumah warga di Cidahu?

Saya akui, menyelesaikan persoalan intoleransi di Jawa Barat itu tidak mudah. Saya ini baru menjabat sekitar lima bulan, dan masalah seperti ini butuh proses serta pendekatan yang menyeluruh.

Apa tantangan utamanya?

Edukasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman soal pentingnya saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Ini proses yang tidak instan, perlu waktu. Saya yakin, insya Allah ke depan akan tumbuh kesadaran kolektif di masyarakat untuk saling menghormati. Kuncinya adalah edukasi yang konsisten dan terus-menerus.

Menurut data Setara Institute menunjukkan bahwa Jawa Barat masih sering masuk daftar provinsi dengan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tertinggi.

Ya, saya juga membaca data itu. Memang selama 18 tahun terakhir, Jabar sering berada di posisi lima besar dalam kasus pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama. Meskipun di tahun 2024 jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini tetap menjadi perhatian saya.

Lalu apa langkah konkret Jabar untuk mengatasi?

Saya ini baru menjabat belum ada satu tahun. Kita butuh waktu untuk mengubah pola pikir masyarakat. Intoleransi itu tidak bisa diberantas hanya dengan aturan, tapi melalui edukasi yang konsisten. Namun, disamping itu, saya sudah instruksikan seluruh aparatur dari provinsi sampai desa agar bersikap tegas dan proaktif. Jangan ragu bertindak. Aparat harus jadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban. Jangan ada lagi pembiaran.

Apakah dukungan aparat penegak hukum juga diperhitungkan?

Tentu. Saya mendukung penuh aparat kepolisian. Kekerasan terhadap aparat atau masyarakat sipil harus dilawan dengan hukum. Siapa pun pelakunya, hukum harus ditegakkan. Tak ada pengecualian.

Untuk itu pula Kang Dedi menolak ibu-ibu agar anaknya dilepaskan dari jerat hukum?

Benar. Sejumlah ibu mendatangi saya setelah anak-anaknya yang terlibat pengrusakan tempat retret. Mereka minta agar anak-anak dilepaskan atau diringankan hukumannya. Saya bilang, saya tidak bisa. Itu sudah ditangani polisi. Yang bisa membantu adalah pengacara. Ini juga pendidikan untuk ibu-ibu itu bahwa tindakan destruktif ada akibat hukumnya bagi anak-anak mereka.

Apakah Kang Dedi yakin pendekatan edukatif bisa berhasil?

Saya yakin. Masyarakat Jawa Barat punya potensi besar untuk hidup berdampingan dengan damai. Kesadaran itu akan tumbuh seiring dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Apa harapan setelah kasus Cidahu ini?

Saya harap ini jadi pelajaran bersama. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang. Biarlah kasus Sukabumi jadi pengingat bahwa yang aman, nyaman, toleransi, dan saling menghargai sangat penting di tengah keberagaman.

Pak Gubernur, bagaimana terkait insiden dalam pesta rakyat yang merupakan rangkaian pernikahan anak?

Saya mempersilakan Polres Garut untuk menyelidiki. Saya tidak tahu soal peristiwa itu, termasuk acara makan gratis yang katanya jadi pemicu kericuhan. Saya sebagai orang tua hanya tahu bahwa itu bagian dari rangkaian pernikahan anak yang diselenggarakan di Pendopo Garut.

Apakah Bapak siap bila ada proses hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab?

Silakan saja, ranah pertanggungjawaban itu. Biarkan jadi kewenangan kepolisian. Saya tidak akan menghalangi.

Apakah Bapak mendukung?

Tentu. Sebagai orang tua kedua mempelai, saya persilakan kepolisian mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Saya ingin fakta yang sebenarnya di lapangan diungkap.

Jika nanti kepolisian ingin memeriksa Bapak?

Enggak ada masalah. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri, kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar.

Apa harapan terhadap proses penyelidikan ini?

Lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Saya pribadi ingin selalu terbuka, termasuk terhadap setiap problem yang terjadi dan menjadi peristiwa hukum.

Apa visi untuk Jawa Barat ke depan?

Kita ingin bangun Jawa Barat yang damai, tertib, dan berkeadilan. Bukan sekadar slogan, tapi harus jadi gerakan nyata. Saya ingin Jawa Barat jadi rumah yang aman, nyaman, dan bermartabat untuk seluruh warganya.