“Jakarta Green Building Regulation” Percepat DKI Menuju Kota Hijau

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota hijau dan berkelanjutan dengan penerapan “Jakarta Green Building Regulation”.

"Ini target yang saya yakin bisa kita capai bersama," kata Pramono di acara "Urban Climate Action Programme (UCAP) Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening 2025" di Jakarta, Rabu (23/7).

Pramono menyebutkan melalui langkah ini, seluruh bangunan baru di Jakarta pada 2030 ditargetkan wajib mencapai efisiensi energi dan air 100 persen.

Adapun untuk bangunan lama atau eksisting, Pemprov DKI Jakarta menargetkan minimal 50 persen harus turut dirombak agar lebih hemat energi.

Pramono mengemukakan, penerapan regulasi bangunan hijau ini berpotensi menekan emisi karbon Jakarta hingga 10,6 juta ton CO2 per tahun.

Hal ini menjadi salah satu langkah nyata untuk mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca dan menciptakan kota yang lebih tangguh menghadapi krisis iklim.

Pemprov DKI terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk anggota "C40 Cities" untuk mendukung pendanaan hijau dan transformasi kebijakan.

Jakarta juga resmi bergabung dengan "Clean Investment Accelerator", koalisi global yang mendorong kota-kota dunia beralih dari pembiayaan berbasis fosil ke investasi hijau.

“Prinsipnya kami ingin kebijakan ini konsisten dijalankan. Termasuk pengembangan instrumen pembiayaan hijau seperti obligasi hijau dan portofolio ESG. Kami ingin jadi contoh nyata bahwa Jakarta serius berubah," kata Pramono.

Selain itu, Pramono memastikan bahwa transformasi hijau tidak hanya terbatas pada bangunan. Jakarta juga akan menambah ruang terbuka hijau (RTH) dengan memanfaatkan lahan publik yang terbengkalai, terinspirasi konsep "High Line Park" di New York.

“Di Jakarta banyak sekali ruang publik yang terbengkalai. Ini akan kita ubah jadi ruang terbuka hijau tanpa harus repot pembebasan lahan,” kata Pramono.