Wagub Rano Karno Tanggapi Raperda Perubahan APBD 2025, Fokus pada Pendidikan, Transportasi, dan Banjir

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (21/7). Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah sekolah swasta gratis. Wagub Rano menjelaskan bahwa saat ini Pemprov DKI tengah menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah administrasi. Program ini akan dijalankan sebagai proyek percontohan dan menjadi bagian dari prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.

Dalam paparannya, Wagub juga menyinggung soal kenaikan operasional untuk RT/RW dan dasawisma. Menurutnya, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan pengawasan ketat untuk memastikan alokasinya tepat sasaran dan efisien.

Menyoal kemacetan, Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan transportasi umum massal, dan mendorong penggunaan fasilitas park and ride. Selain itu, pendekatan push and pull strategy menjadi strategi utama untuk mengurangi kemacetan di ibu kota.

Lebih jauh, Pemprov juga memperkuat layanan transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu. Upaya itu meliputi pengembangan lintasan kapal feeder, kapal wisata, dan penambahan armada kapal, termasuk kapal sekolah, guna mendukung mobilitas warga serta pengembangan sektor pariwisata di wilayah kepulauan.

Di sektor pengendalian banjir, Pemprov DKI meningkatkan kapasitas sungai melalui pembebasan lahan sesuai ketentuan hukum, bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam program normalisasi sungai, serta melakukan pengerukan sedimen pada saluran drainase dan sungai. Pemerintah daerah juga fokus menangani banjir rob di wilayah pesisir melalui kelanjutan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek NCICD dengan skema multiyears.

Pembangunan infrastruktur penampung air seperti waduk, situ, dan embung di berbagai titik strategis juga menjadi prioritas. Proyek ini berfungsi sebagai pengendali banjir dan sekaligus penyedia cadangan air baku.

Dari sisi pendapatan, Rano menuturkan bahwa target telah dihitung secara realistis. Pemprov DKI juga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dinilai memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah.

Untuk belanja daerah, alokasi diarahkan pada sektor-sektor krusial seperti pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, hingga pelestarian budaya Betawi sebagai warisan lokal.

“Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta,” tutup Rano.