Komisi III DPR Dorong Pemda Dukung Pelestarian Lapas Cagar Budaya di Semarang

SEMARANG - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rinto Subekti, memimpin kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang atau yang lebih dikenal sebagai Lapas Bulu, Jumat (18/7).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kondisi fasilitas pemasyarakatan sekaligus menyoroti tantangan perawatan bangunan lapas yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Dalam tinjauan yang turut diikuti jajaran Kantor Wilayah Pemasyarakatan (Kanwil PAS) Jawa Tengah dan pengelola Lapas, Rinto menyampaikan keprihatinan atas minimnya perhatian terhadap perawatan bangunan-bangunan lapas dan rumah tahanan (rutan) yang berstatus heritage.

“Banyak lapas di Indonesia merupakan bangunan tua yang sudah masuk kategori cagar budaya. Tapi jangan hanya berhenti pada penetapan status saja. Heritage itu juga harus didukung dengan anggaran perawatan yang memadai,” ujar Rinto di hadapan jajaran Lapas Perempuan Semarang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merawat dan melestarikan bangunan bersejarah, termasuk bangunan lapas dan rutan yang masuk dalam daftar cagar budaya.

“Jika memang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka semestinya ada perhatian serius dari pemda untuk membantu pendanaan. Jangan sampai pelestarian hanya menjadi istilah tanpa makna,” imbuhnya.

Politikus Partai Demokrat itu juga mendorong kolaborasi antara institusi pemasyarakatan dan pemerintah daerah agar terbangun sinergi pendanaan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak lapas untuk melakukan pemeliharaan bangunan secara mandiri.

Selain menyoroti aspek infrastruktur, Rinto turut mengapresiasi beragam fasilitas dan program pembinaan yang berjalan di Lapas Perempuan Semarang. Ia secara langsung meninjau layanan medis, bengkel keterampilan, serta ruang-ruang sel warga binaan.

“Saya lihat kondisi di sini cukup baik. Ada pelatihan membuat tenun, batik, sampai produksi roti. Program pembinaan seperti ini penting agar setelah bebas, para warga binaan bisa hidup mandiri dan kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat,” katanya.

Ia juga menilai tenaga kesehatan di lapas tersebut memiliki kualitas layanan yang layak, terutama dalam menangani kebutuhan medis warga binaan.

Kepala Kanwil PAS Jawa Tengah, Mardi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi perawatan bangunan lapas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengajuan relokasi Lapas Perempuan Semarang ke lokasi yang lebih representatif.

“Kami sudah bersurat ke Pemkot Semarang terkait kemungkinan relokasi. Namun, tentu saja hal ini juga perlu dikaji secara matang, termasuk terkait ketersediaan lahannya,” ujar dia.