Wujudkan Penguatan Pelindungan demi Kesejahteraan PMI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan terus berupaya menjalankan visinya untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Selain itu KP2MI juga mengemban misi memberi dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara, memberikan dukungan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu KP2MI memiliki misi menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI.

Untuk itu, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, melakukan wawancara kepada Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, dalam sejumlah kesempatan.

Christina dalam kesempatan sesi wawancara fokus berbicara mengenai isu penting seperti penguatan perlindungan dan dan potensi pasar bagi Pekerja Migran Indonesia, serta beragam isu krusial lainnya. Berikut petikan wawancaranya.

Anda baru saja bertemu sejumlah pejabat/diplomat di Kemenlu, apa tujuannya?

Pertemuan ini untuk membahas penguatan pelindungan dan potensi pasar pekerja migran. Kami hendak menyamakan persepsi dan koordinasi dalam penanganan pekerja migran, mulai dari peluang penempatan pekerja migran yang kompeten, pendataan, hingga pelindungan pekerja migran.

Saya tadi minta bantuan dari teman-teman agar melakukan market intelligence di tempat mereka akan bertugas nanti dan berkoordinasi dengan kami sehingga kami bisa lebih spesifik membidik untuk negara tertentu, sektor dan pekerjaan apa yang tepat, dan kompetensi pekerja migran seperti apa yang diperlukan.

KORAN JAKARTA/M. FACHRI

Apa harapan Anda dalam pertemuan tersebut?

Saya berharap dengan diskusi tersebut, target untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia di luar negeri bisa tercapai. Kami juga minta para diplomat Indonesia untuk membantu menjajaki lebih banyak peluang kerja di sektor-sektor lain selain domestik.

Saya mendorong sinergi pendataan pekerja migran dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), apalagi saat ini Kemlu memiliki portal Peduli WNI dan Kementerian P2MI memiliki Siskop2mi.

Ini sudah berproses. Nanti dalam waktu dekat akan ada penandatanganan MoU antara Menteri (P2MI Abdul Kadir) Karding dengan Menteri (Luar Negeri) Sugiono terkait ini.

Kami berharap data dari kedua kementerian bisa diselaraskan sehingga Kementerian P2MI bisa mengetahui secara persis jumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran, yang ada di suatu negara, sehingga bisa dilihat perkembangannya, step-by-step-nya sudah sampai mana. Ini akan memudahkan masyarakat yang mengalami permasalahan di luar negeri, memberikan mereka akses pada pelindungan dan juga dari sisi pendataan juga akan lebih baik.

Selain dengan Kemlu, KP2MI dan Apjati juga telah membahas tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia. Apa saja rinciannya?

Banyak yang kami soroti bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati). Kami membahas regulasi dan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

Yang disoroti salah satunya tata kelola yang terkadang menyulitkan dan membuat masyarakat akhirnya berangkat secara unprosedural.

Tantangan terkait PMI harus segera teratasi agar proses penempatan pekerja migran bisa berjalan lebih baik dan semua PMI yang berangkat ke luar negeri terdata dan terlindungi di bawah KP2MI.

Selain tentang tata kelola pertemuan tersebut, kami juga membahas potensi pasar-pasar penempatan baru dan penyelenggaraan pertemuan bisnis di sejumlah negara penempatan, apalagi asosiasi yang merupakan gabungan beberapa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) memahami permasalahan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Kami telah mendengar dari Aspataki (Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) pada Selasa (1/7), soal praktik jual beli job order di Taiwan yang menurutnya perlu dicarikan solusi.

Pada pertemuan ini, kami kembali mendapat masukan lain dari Apjati, terutama soal potensi pembukaan pasar-pasar (penempatan) baru, business meeting yang akan mereka adakan dan keinginan mereka menghadirkan kementerian kami.

Apa masukan dari Aspataki?

Saat ini ada ketidakpuasan dari pemberi kerja sektor formal, khususnya manufaktur terhadap pekerja migran dari Vietnam.

Ada sekitar 50 ribu hingga 60 ribu peluang penempatan pekerja migran sektor manufaktur di Taiwan yang bisa diambil pekerja migran dari Indonesia.

Saya juga meminta asosiasi memanfaatkan peluang tersebut untuk penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Kami juga akan berkoordinasi dengan Taipei Economic and Trade Office atau Kamar Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) terkait peluang tersebut. Termasuk membahas rencana kunjungan ke Taiwan untuk menemui stakeholder di sana demi mencari solusi dan mengatasi tantangan-tantangan seputar pelindungan pekerja migran Indonesia.

Anda juga baru saja menghadiri pembahasan KUR di Kemenko. Seperti apa modelnya?

Selain membahas skema KUR, rapat tersebut juga membahas evaluasi KUR, khususnya bagi pekerja migran Indonesia.  Kami diundang rapat oleh Menko Perekonomian untuk membahas soal KUR, evaluasi Kredit Usaha Rakyat. Nah, khusus untuk pekerja migran, ada dua hal yang akan didorong dalam waktu dekat.

Saat ini KP2MI tengah merevisi petunjuk teknis (juknis) KUR pekerja migran Indonesia. KUR khusus pekerja migran Indonesia ditargetkan dapat melibatkan 2 juta debitur dengan maksimal batas pinjaman sebesar 10 juta rupiah.

Rencana terkait dengan KUR Pekerja Migran Indonesia, saat ini kami sedang merevisi juknis-nya, dan diperkirakan akhir Juli selesai. Bulan Agustus akan mulai launching antara Menteri Perekonomian dengan Menteri P2MI.

KUR pekerja migran Indonesia ini, plafon yang tersedia 201 miliar rupiah dan ditargetkan bisa menyentuh 2.769 debitur, di mana kreditnya tanpa jaminan untuk plafon maksimal 100 juta rupiah.

Ada juga wacana KPR untuk pekerja migran. Seperti apa penjelasannya?

Benar, pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja migran. Ini yang akan kita jalankan bersama Menteri Perumahan. Di situ ada 20.000 unit rumah yang akan disalurkan untuk pekerja migran Indonesia, dan ini juga akan diluncurkan pada Agustus mendatang.

Terkait KPR, saya minta dirjen pemberdayaan di kementerian kami untuk me-launching KPR untuk pekerja migran, juga di bulan Agustus nanti.

Bagaimana dengan upaya Anda untuk mencari peluang pasar tenaga kerja?

Saya pikir, langkah yang baik adalah datang (ke berbagai forum internasional), memperkenalkan pekerja migran Indonesia, kompetensi mereka seperti apa.

KP2MI ingin lebih aktif dalam urusan promosi, termasuk melibatkan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia.

KP2MI telah mengidentifikasi beberapa forum bisnis internasional yang dapat memperkenalkan potensi serta peluang yang bisa dikerjasamakan, salah satunya pertemuan tahunan para pelaku industri pelayaran kapal pesiar global (Seatrade Cruise Global) di Miami. Forum tersebut digelar setiap April dan Indonesia rencananya akan berpartisipasi tahun depan.

Keikutsertaan tersebut akan menjadi upaya KP2MI meningkatkan promosi dan pemenuhan target penempatan Pekerja Migran Indonesia ke pasar internasional, khususnya Eropa dan Australia.

Banyak PMI yang mengalam deportasi, bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi?

Kami meminta calon pekerja migran untuk menempuh jalur prosedural untuk bekerja di luar negeri guna mencegah kemungkinan dideportasi.

KP2MI terus berupaya mencari solusi atas permasalahan pekerja migran ilegal, termasuk memperingatkan masyarakat tentang risiko berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Mereka yang kedapatan bekerja secara ilegal di negara lain bisa terkena razia, penahanan, dan dideportasi ke Indonesia.

Sebelumnya dilaporkan, 127 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Sabah, Malaysia, karena memasuki negara itu secara ilegal, melebihi masa tinggal (overstay), atau terlibat narkoba dan kasus kejahatan lainnya.

Kasus deportasi itu menjadi tantangan, bukan hanya bagi KP2MI, tetapi juga bagi pemerintah daerah (pemda) setempat, terutama yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Oleh karena itu, kolaborasi lintas pemerintah daerah terus kita lakukan dimana KP2MI terus menjalin kerja sama dengan banyak pemda.

KP2MI pun siap membantu warga yang hendak bekerja di luar negeri dengan menempuh jalur prosedural. Upaya itu, melibatkan pemda-pemda, termasuk pemerintah desa, dan perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran.

Kemudian, pemerintah desa punya peran paling penting karena berfungsi sebagai filter pertama. Mereka yang tahu pasti, warga mana yang mau pergi ke luar negeri. Nah, dari mereka inilah seharusnya sosialisasi juga bisa ditingkatkan.

Banyak pekerja migran yang literasi keuangannya masih rendah. Bagaimana menurut Anda?

Saya mendorong para Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik calon dan mantan PMI beserta keluarganya, untuk belajar mengenai pengelolaan keuangan dan digital.

Banyak PMI yang pulang ke Indonesia tanpa membawa apa-apa setelah lama bekerja di luar negeri. Masih banyak kita temui cerita pekerja migran yang sudah bertahun-tahun bekerja keras di luar negeri, tapi pulang tanpa bekal yang cukup untuk masa depan.

Pemahaman pengelolaan keuangan merupakan bekal penting bagi PMI yang akan berangkat kerja ke luar negeri.

Pentingnya pelatihan pengelolaan keuangan untuk memastikan hasil kerja PMI dapat dimanfaatkan untuk modal usaha, investasi atau kebutuhan jangka panjang lainnya oleh keluarga mereka di Indonesia.

Penting juga menggunakan saluran remitansi yang legal dan aman karena banyak kejahatan keuangan digital yang mengincar PMI dan keluarganya, terutama mereka yang belum terbiasa dengan sistem transaksi elektronik.

Kami mendorong PMI untuk memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena menurutnya, platform digital dapat menjembatani PMI untuk berbagi pengalaman, mempromosikan potensi daerah sampai membuka usaha sendiri.

Kami ingin para pekerja migran tidak hanya menjadi pekerja yang tangguh, tetapi juga wirausahawan digital yang kreatif dan mandiri.

Bagaimana cara Anda mendorong wirausaha kepada purna PMI?

Kewirausahaan merupakan salah satu jalan strategis untuk mewujudkan kemandirian rakyat, termasuk para purna Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan yang mendorong kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga pelatihan keterampilan, termasuk bagi keluarga dan purna Pekerja Migran Indonesia menjadi bukti konkret kewirausahaan adalah agenda prioritas nasional.

Kewirausahaan tidak hanya menjadi sarana membangun kehidupan baru yang lebih baik di Tanah Air, tapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu kami menyambut baik rencana pemerintah yang tengah mematangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Pekerja Migran Indonesia. Harapan kami, KUR untuk pekerja migran juga bisa membuka akses permodalan yang lebih luas bagi mereka yang ingin berangkat ke luar negeri, tapi terkendala biaya.