Jakarta Harus Kerja Keras Menurunkan Kemiskinan

JAKARTA – Perlu kerja keras untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan hingga 0,5-0,8 persen dan rasio gini menjadi 0,29-0,32 pada tahun 2045. “Maka, target ini menuntut kerja serius dari seluruh daerah, termasuk Jakarta,” kata Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, Rabu (16/7).

Menurut Rano hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Wagub menyampaikannya dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.

Rano menjelaskan, tantangan kemiskinan Jakarta tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi semata. Jakarta juga menghadapi berbagai persoalan structural. Ada ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan hunian layak, urbanisasi yang cepat, dinamika sosial-politik nasional dan global, serta sistem data yang belum sepenuhnya terpadu.

“Semua itu berdampak langsung pada efektivitas program pengentasan kemiskinan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita perlu memastikan bahwa intervensi yang dirancang benar-benar tepat sasaran, fokus dan mampu menjangkau kelompok rentan,” tandas Rano.

Menurut Rano, pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera harus menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Jakarta. Rano menyebutkan bahwa periode 2025–2029 adalah fase transformatif yang sangat menentukan pencapaian target Indonesia Emas 2045.

Karena itu, Pemprov harus memastikan seluruh kebijakan dan programnya benar-benar mendorong pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan agar mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya menjadi penerima manfaat semata. Rano berharap forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, menajamkan rencana, dan merumuskan rekomendasi yang berdampak nyata.

Harapannya, dapat mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam merancang, memantau dan mengevaluasi program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Terkait pelaksanaan konvergensi dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan, Rano memberikan sejumlah instruksi berikut.

Kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Jakarta agar mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Kepada para asisten Setda agar mengoordinasikan implementasi kebijakan serta program/kegiatan dalam RPKD 2025–2029 dan RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis yang telah disepakati, melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Kepada para kepala perangkat daerah agar memastikan program/kegiatan yang diusulkan dalam RPKD dan RAT selaras dengan sasaran strategis maupun outcome penanggulangan kemiskinan. Selain itu, juga berorientasi pada skema graduasi sejahtera bagi penduduk miskin dan rentan.

Tahap Awal

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat hingga pada angka 1,82-2,91 persen. Ini sesuai dengan dokumen akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Kepala Dinas Sosial Jakarta sekaligus Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jakarta, Iqbal Akbarudin menyatakan, tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi Jakarta dalam mewujudkan visi 2045. Salah satu sasarannya, mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen. “Tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi Jakarta dalam mewujudkan visi 2045,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang RPJPD tahun 2025-2045, Jakarta memiliki visi untuk menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satu sasaran visi tersebut adalah mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen.