IEU CEPA Resmi Jalan: Perdagangan RI-EU Kini Lebih Ringan

JAKARTA-Proses penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) memasuki babak akhir. Hal itu ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat (exchange of letters) antara Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU CEPA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagangnya. Di sisi lain, Uni Eropa (UE) yang terdiri dari lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia.

"Dengan IEU-CEPA, sekitar 80 persen pos tarif akan menjadi nol sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua belah pihak," ungkapnya dari Brussels, Belgia, Senin (14/7).

Airlangga mewakili pemerintah Indonesia dalam pertukaran surat atau exchange of letters dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa, Maros Sefcovic. Itu menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi IEU-CEPA.

Surat tersebut memuat apresiasi terhadap capaian perundingan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan perundingan secara konklusif, termasuk langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan isu-isu substansial yang masih tersisa.

Penyerahan surat ini menjadi simbol kuat dari keseriusan kedua pihak untuk mendorong penyelesaian substansial IEU-CEPA menuju penandatanganan pada tahun 2025 melalui solusi yang saling menguntungkan dan seimbang.

“Saya menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan dan keterlibatan konstruktif dari Uni Eropa. Dukungan Komisioner Maroš dan Tim Perunding kedua negara sangat berarti dalam seluruh proses perundingan IEU-CEPA,” tegasAirlangga.

“Kesepakatan politik ini menjadi capaian paling penting dalam proses perundingan yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Kami berdedikasi untuk memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Tenggara, dan IEU-CEPA menjadi instrumen kunci untuk itu,” ujar Komisioner Maros secara meyakinkan.

Penyelesaian perundingan IEU-CEPA tersebut secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang diselenggarakan di Brussels (13/7).

Dalam pernyataan pers yang disampaikan secara bersama-sama, pemimpin kedua negara, menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, termasuk percepatan penyelesaian IEU-CEPA.

Capai Kesepakatan

Presiden Von Der Leyen secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan politik yang menjadi fondasi bagi penyelesaian perundingan IEU-CEPA dalam waktu dekat.

“Perjanjian ini juga akan membantu memperkuat rantai pasok bahan baku kritis yang penting bagi industri teknologi bersih dan baja Eropa. Saya kini menantikan penyelesaian perjanjian ini secara cepat,” ujar Presiden Von Der Leyen.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh tim perunding dari kedua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan isu-isu krusial yang selama ini menjadi penghambat utama.

“Saya juga sangat senang melihat para menteri dan komisioner dari kedua belah pihak berhasil mencapai, yang saya sebut, terobosan strategis. Saat ini, tidak ada lagi isu utama yang menjadi perbedaan antara Uni Eropa dan Indonesia dan itu adalah sesuatu yang luar biasa,” ungkap Presiden Prabowo.

Dengan pertukaran surat ini, Indonesia dan Uni Eropa semakin mendekati akhir dari proses perundingan yang menginjak tahun kesepuluh, dan telah melalui 19 putaran formal serta berbagai pertemuan antar-sesi. Perundingan di tingkat teknis dari pihak Pemerintah Indonesia selama ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Perluas Pasar

Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan Indonesia perlu gencar melakukan diversifikasi pasar di tengah tekanan tarif oleh Amerika Serikat.

Menurut dia Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan penerapan tarif resiprokal oleh AS. "Yang harus dilakukan ialah fokus pada destinasi ekspor yang pangsa pasarnya besar bagi produk Indonesia. Kemudian lakukan diversifikasi pasar dengan mencari pangsa pasar baru dengan memberikan insentif bagi produk ekspor Indonesia agar bisa penetrasi ke pasar yang baru,"pungkas Esther.