Kurangi Banjir, Prioritaskan Normalisasi Sungai Ciliwung

JAKARTA - Komisi D DPRD Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk memprioritaskan program normalisasi Sungai Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir di wilayah tersebut.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Rabu, mengatakan penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung tak dapat ditugaskan secara parsial dan dalam perubahan APBD 2025, utamakan pembebasan lahan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

"Secara anggaran harus difokuskan di Sungai Ciliwung, untuk normalisasi pembebasan dan lain-lain," kata Yuke.

Yuke mengatakan bahwa pada Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025, Dinas SDA mengajukan anggaran sebesar Rp158 miliar.

Anggaran tersebut lanjut Yuke, untuk pengadaan tanah normalisasi Sungai Ciliwung di Kelurahan Pengadegan, Cililitan dan Cawang.

Selain itu, anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sistem polder dan prasarana di Sungai Apuran.

Yuke menyadari, penanganan banjir di Jakarta belum berdampak secara maksimal.

Untuk itu, diperlukan penataan 13 Sungai Jakarta agar lebih siaga dalam menghadapi banjir kiriman.

"Secara anggaran terbatas. Memang harus langkah demi langkah dengan pertimbangan yang diprioritaskan penanganan banjir atau normalisasi di Ciliwung terlebih dahulu," ujarnya.

Selain itu, Yuke mengingatkan agar Dinas SDA juga memperhatikan sungai-sungai yang rawan banjir di sejumlah wilayah seperti Sungai Mampang di Jakarta Selatan dan Sungai Krukut di Jakarta Barat.

"Jadi, harus banyak dibuatkan parkir-parkir air lagi. Seperti, embung atau waduk. Di luar saluran-saluran mikro yang termasuk turap-turap yang banyak jebol," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan proses normalisasi Kali Ciliwung guna mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di ibu kota.

“Normalisasi Ciliwung segera kita lakukan. Dari 14 penlok, empat sudah ditandatangani. Dua di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Timur,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Selasa (8/7)

Dia pun meminta jajarannya agar melakukan pendekatan dengan warga secara terus menerus. Pramono juga tak mau pendekatan dengan warga dilakukan secara kekuasaan atau tidak baik.

Data terbaru menunjukkan, dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.