Sekolah Rakyat Dapat Dana Fantastis, Jangan Sampai Hanya Seremoni

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar 1,19 triliun rupiah untuk Kementerian Sosial (Kemensos) guna mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat tahap pertama. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/7), yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemensos yang semula 79 rupiah triliun direvisi menjadi 78 triliun rupiah. Namun, setelah penambahan dana untuk Sekolah Rakyat, total anggaran Kemensos kembali naik menjadi 79,19 triliun rupiah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa anggaran Sekolah Rakyat telah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. “Alhamdulillah, usulan kami untuk Sekolah Rakyat telah dibahas dan disetujui. Komisi VIII pun telah menyetujui dalam rapat ini,” ujar Gus Ipul.

Adapun tambahan anggaran sebesar 1,19 triliun rupiah itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan program Sekolah Rakyat, mulai dari pengembangan kurikulum hingga gaaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan profesi guru.

Adapun pada tahap pertama Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di 100 lokasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan 63 lokasi telah siap beroperasi dan 37 lainnya masih dalam proses finalisasi renovasi. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 14 Juli 2025.

Pada tahap awal, sekolah akan menampung 256 rombongan belajar dengan total 6.300 siswa. Apabila seluruh lokasi rampung, kapasitas penerimaan bisa meningkat hingga 9.750 siswa.

Kemensos telah merekrut 1.545 guru dan 3.390 tenaga kependidikan melalui proses seleksi ketat. Seluruh kegiatan pembelajaran sementara akan berlangsung di gedung sementara hingga infrastruktur permanen selesai dibangun.

Untuk tahap kedua, Kemensos mengusulkan 202 lokasi baru yang kini tengah disurvei oleh badan usaha mitra. Ditargetkan, 100 lokasi tambahan akan disiapkan guna menampung sekitar 10.000 siswa baru pada akhir 2025.