Padang Pariaman Batalkan Pekan Kebudayaan Daerah karena Efisiensi Anggaran

Pariaman -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) membatalkan Pekan Kebudayaan Daerah I yang akan diselenggarakan di Nagari Ketaping, pada 10 sampai 12 Juli 2025, karena mempertimbangkan efisiensi anggaran.

“Pertimbangannya pertama terkait Inpres (Instruksi Presiden) No 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam keterangan tertulis yang diterima di Padang Pariaman, Senin.

Ia mengatakan Pemkab Padang Pariaman harus mengacu pada yang ditetapkan presiden, bahkan seluruh daerah di Indonesia juga melaksanakan instruksi tersebut, apalagi APBD yang akan dikucurkan untuk kegiatan itu mencapai Rp200 juta, sehingga tidak sesuai dengan penerapan efisiensi anggaran.

"Kami tidak mau ada pandangan bahwa di tengah efisiensi kita masih juga menghambur-hamburkan anggaran sebesar ini,” katanya.

Ia mengungkapkan permasalahan tersebut terjadi, karena kurangnya koordinasi antara pihak bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman dengan pimpinannya. "Ini yang sedang kita benahi," ujarnya.

Ia menyampaikan dalam penyelenggaraan festival yang telah dilaksanakan sebelumnya tidak menyertakan APBD. Dana pelaksanaan festival sebelumnya didapatkan dari dukungan sejumlah pihak, baik dari sponsor, perantau, maupun masyarakat setempat serta pemerintahan nagari.

Menurutnya, Pekan Kebudayaan Daerah I yang mengangkat tema Padang Pariaman Baghalek Gadang Tahun 2025 dianggarkan dana dari APBD, nagari atau desa lainnya di daerah itu, baik yang telah maupun yang akan melaksanakan festival  kebudayaan akan cemburu.

"Kita punya 103 nagari. Semua harus kita perlakukan sama,” kata dia.

Ia menekankan pihaknya tidak akan menyia-nyiakan seniman yang telah mempersiapkan diri untuk menyukseskan Pekan Kebudayaan Daerah I itu dengan memberikan wadah lainnya.

Ia menyampaikan pihaknya akan mencarikan kegiatan yang langsung dikoordinasi bersama pemerintah nagari tanpa melibatkan dinas terkait. Bentuk kegiatan tersebut, tergantung dari pemangku kepentingan di tingkat nagari.

“Dinas akan kami evaluasi dulu. Sementara semangat berkesenian juga tak boleh padam. Kami sudah berkomitmen untuk mendukung kesenian,” ujar dia.

Ia optimistis terhadap Nagari Ketaping, karena didukung oleh berbagai tokoh guna memajukan kesenian di nagari tersebut.

Sebelumnya di Padang Pariaman juga dilaksanakan festival, yaitu di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang diselenggarakan beberapa bulan lalu. Menurut keterangan bupati kegiatan itu murni dilaksanakan oleh nagari, tanpa dibantu APBD.

Pembatalan Festival Kebudayaan Daerah I tersebut mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Dukungan terhadap keputusan itu, karena anggaran dapat dialihkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.

Sedangkan kontra, khususnya dari warga Ketaping, bahkan tokoh adat dan masyarakat setempat membuatkan video yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah setempat, kemudian mengunggahnya ke media sosial.

Salah seorang tokoh adat setempat ,Bahrul Rajo Sampono mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan Pekan Kebudayaan Daerah I, namun mengganti namanya menjadi Pekan Kebudayaan Nagari Ketaping.

"Perlu kami sampaikan kepada sanak kemenakan kami di perantauan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan ini. Mohon dukungannya," katanya.

Pihaknya, lanjutnya, akan menyambut tamu-tamu dari perantauan, bahkan yang datang dari Malaysia dan berupaya memeriahkan kegiatan itu.