Indonesia Kesulitan Finalisasi Perjanjian Dagang karena Negara Mitra Khawatirkan Defisit

JAKARTA - Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso mengungkapkan bahwa upaya pemerintah untuk menandatangani perjanjian dagang dengan salah satu negara mengalami hambatan serius. Negara mitra yang tidak disebutkan namanya tersebut terus menunda kesepakatan karena khawatir defisit perdagangan mereka terhadap Indonesia akan semakin besar.

Dalam sebuah forum di Jakarta pada Kamis, Budi menjelaskan bahwa kendala utama bukan karena tidak adanya kesepakatan, melainkan kekhawatiran negara tersebut terhadap neraca dagangnya yang timpang.

“Kami sudah menyepakati komitmen bersama untuk menyelesaikan perjanjian ini, namun mereka terus menundanya. Alasannya karena mereka mengalami defisit terhadap Indonesia dan takut defisit itu membesar jika perjanjian ini diteruskan,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak berniat memanfaatkan perjanjian tersebut untuk merugikan negara mitra.

“Saya katakan, kami bukan sedang berunding untuk membuat Anda merugi. Kalau niatnya begitu, itu namanya perang dagang. Justru perjanjian ini akan membuka akses pasar kedua belah pihak,” tegasnya.

Perjanjian dagang dikenal sebagai instrumen untuk menurunkan hambatan ekspor dan impor, termasuk penghapusan tarif. Sebagai contoh, kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Australia memungkinkan hampir seluruh ekspor Indonesia dibebaskan dari tarif, sehingga lebih kompetitif di pasar negeri tetangga tersebut.

Di kesempatan berbeda pada hari yang sama, Budi kembali menjelaskan kepada wartawan bahwa proses perundingan masih berjalan meski tertunda.

“Bukan tidak mau menandatangani, tapi mereka terus menunda. Tapi sekali lagi, perjanjian dagang itu untuk saling menguntungkan. Kita sudah punya 19 perjanjian yang berlaku dan 10 lainnya dalam proses ratifikasi,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Amerika Serikat, India, dan Filipina menjadi penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia selama lima bulan pertama tahun 2025. AS menyumbang surplus sebesar US$7,08 miliar, naik dari US$5,37 miliar pada periode yang sama tahun lalu. India menyusul dengan surplus US$5,30 miliar dan Filipina sebesar US$3,69 miliar.

Pemerintah saat ini sedang berupaya meyakinkan AS untuk tidak menerapkan tarif 32 persen terhadap barang Indonesia. Pemerintah telah mengajukan proposal senilai US$34 miliar dalam bentuk impor dan rencana investasi dari dana abadi Danantara sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan perdagangan, menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Indonesia sendiri telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan India melalui kerangka ASEAN, serta dengan Filipina melalui keikutsertaannya dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). RCEP merupakan blok perdagangan terbesar dunia yang mencakup seluruh anggota ASEAN, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang. India semula direncanakan turut serta, namun menarik diri karena kekhawatiran terhadap lonjakan impor dari Tiongkok.

Sementara itu, Indonesia juga tengah menuntaskan perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa yang telah dimulai sejak 2016. Pemerintah mengumumkan bahwa pembahasan telah memasuki tahap akhir, dengan data menunjukkan surplus Indonesia terhadap Uni Eropa hampir dua kali lipat dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.