Pemkab Cianjur Maksimalkan Tenaga Honorer Ikut Seleksi PPPK

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. melakukan berbagai langkah maksimal terkait nasib 4.250 tenaga honorer kategori R4 agar dapat ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2.

Bupati Cianjur, Mohamad Wahyu Ferdian, di Cianjur, Kamis (3/7), mengatakan proses penanganan tenaga honorer R4 masih menunggu kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami merekomendasi secara maksimal agar ribuan tenaga honorer R4 dapat mengikuti seleksi PPPK, namun masih menunggu kebijakan dari pusat dengan harapan semua dapat lolos," katanya.

Bahkan, pihaknya belum dapat memastikan status ribuan tenaga honorer tersebut ke depan apakah dipertahankan atau dirumahkan karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, terlebih kondisi anggaran daerah menjadi faktor pembatas dalam menuntaskan persoalan tenaga honorer.

Saat ini, ungkap dia, jatah anggaran belanja pegawai di Kabupaten Cianjur mencapai 32 persen, sehingga menjadi tantangan dalam menentukan kebijakan ke depan. Namun pihaknya berharap pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Cianjur, Andi Juandi, mengatakan tenaga honorer R4 merupakan peserta seleksi tahap 2 yang bekerja lebih dari dua tahun, namun tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat pendataan Tahun 2022.

Tercatat dari 4.500 pelamar seleksi tahap 2 hanya sekitar 250 orang yang dinyatakan lulus dan tercatat secara resmi, sedangkan sisanya sekitar 4.250 orang masuk kategori R4 dan hingga saat ini belum memiliki kepastian.

“Untuk kategori R2 dan R3 sudah jelas ada dasar hukumnya Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengangkatan PPPK paruh waktu, sedangkan wacana tenaga honorer R4 akan kemungkinan dirumahkan, kami hanya mengikuti aturan resmi dari pemerintah pusat," katanya.

Pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kepastian nasib ribuan tenaga honorer R4 karena tidak dapat membuat keputusan sepihak. "Kami masih menunggu regulasi dari pusat apapun hasilnya akan dilaksanakan," katanya.

Dia menambahkan, saat ini kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur sudah relatif terpenuhi dengan proporsi ASN yang telah melebihi 30 persen dari total pegawai.