Ekonomi 2026 Fokus Perkuat Ketahanan Nasional

Jakarta - Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa arah kebijakan ekonomi pada tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional.

“Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa (1/7).

Seperti dikutip dari Antara, fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian. Hal itu dinilai akan menjadi fondasi untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era dunia semakin multipolar dan tak dapat diprediksi.

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar untuk mewujudkan ketahanan nasional. Peranan pemerintah dianggap sangat vital, tetapi tidak satu-satunya, karena pelaku ekonomi, terutama sektor privat, tetap penting.

Adapun intervensi pemerintah diperlukan secara proporsional, khususnya untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial.

“Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” ungkap Menkeu.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata.

Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Presiden Prabowo disebut mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Prinsip ini memberikan konsekuensi pada posisi Indonesia di dalam konstelasi global yang semakin terfragmentasi.

Secara konsisten, Presiden dinyatakan menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tak berpihak pada kutub kekuatan manapun.

Panduan dari Prabowo dinilai sangat relevan dan penting ketika situasi geo-ekonomi dan geopolitik kian menegang, terfragmentasi, dan multipolar.

Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lalu pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Asumsi Ekonomi

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga.memaparkan target inflasi, nilai tukar rupiah, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026.

Pertama, dia menerangkan bahwa asumsi inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen.

“Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” katanya.

Terkait nilai tukar, pemerintah menargetkan rentang 16.500-Rp16.900 rupiah per dollar AS sebagai bentuk langkah antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global.

“Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkap Sri Mulyani.

Mengenai Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6-7,2 persen.