RI Harus Siap Hadapi Dampak Lanjutan Konflik Iran-Israel

JAKARTA - Indonesia harus bersiap menghadapi dampak lanjutan dari konflik antara Iran dan Israel. Hal itu karena konflik kedua negara berpotensu memicu ketidakstabilan ekonomi global terutama di sektor energi, perdagangan hingga fiskal. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus dalam diskusi publik bertajuk “Dampak Perang Iran-Israel terhadap Perekonomian Indonesia” di Jakarta, Minggu (29/6) sore mengatakan Iran merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Apabila pasokan minyak dari negara tersebut terganggu, disusul dengan penutupan jalur perdagangan Selat Hormuz, maka harga minyak global dapat melonjak tajam.

“Negara-negara pengimpor minyak seperti Jepang, bahkan Eropa tentunya mengalami kenaikan biaya energi. Kalau kita lihat, (ekspor minyak) Timur Tengah itu lebih besar ke Tiongkok, India, Eropa, sehingga negara-negara itu tentu terkena dampak lebih dulu ketimbang Indonesia,” kata Ahmad.

Dari hasil simulasi menggunakan model ekonomi Global Trade Analysis Project (GTAP), Ahmad memproyeksikan bahwa perang Iran-Israel berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,005 persen.

Meskipun tampak kecil secara angka, dampak tidak langsung dapat menjadi lebih besar jika negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Jepang ikut terpukul. Dalam analisanya, Tiongkok dan Jepang diprediksi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi masing-masin 0,037 persen dan 0,048 persen akibat konflik Iran-Israel.

Selain itu, Indonesia juga diprediksi akan mengalami penurunan volume impor pada berbagai komoditas, mulai dari hasil pertanian, pangan olahan, logam, tekstil, hingga produk petrokimia dan manufaktur berat.

Langkah Antisipasi

Kenaikan harga input produksi akibat lonjakan harga minyak dan gas pun berpotensi menurunkan daya saing ekspor Indonesia. Dalam situasi seperti itu, Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah antisipatif jangka pendek.

Prioritas utama adalah menjaga stabilitas harga BBM dan elpiji (LPG) di dalam negeri. Mekanisme subsidi perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi tidak melonjak tajam.

“Kemudian kita juga bisa melakukan diversifikasi sumber impor energi. Jadi, kita mengalihkan impor minyak dari negara-negara yang konflik ke yang non-konflik. Oleh karena itu, perlu ada percepatan dalam hal kerja sama energi di negara-negara seperti ASEAN, Australia, atau yang lainnya. Jadi, mungkin ada kerja sama bilateral secara khusus dalam hal perdagangan energi,” katanya.