Penarikan AS dari JETP Dinilai Berdampak Terbatas bagi Indonesia

JAKARTA - Keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) diperkirakan tidak akan memberi dampak besar terhadap pelaksanaan inisiatif transisi energi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Paul Butarbutar, Penjabat Kepala Sekretariat JETP Indonesia, dalam konferensi Financial Times Energy Transition Summit Asia, Kamis (27/6).

“Dampak langsung penarikan diri AS dari JETP tidak separah yang diperkirakan banyak orang,” ujarnya, menanggapi kebijakan Presiden Donald Trump yang memangkas bantuan luar negeri, termasuk keluar dari kolaborasi internasional dalam pendanaan transisi energi di negara berkembang.

Sebelumnya, AS termasuk dalam 10 negara donor JETP yang menjanjikan Indonesia dana sebesar US$20 miliar untuk mempercepat pengurangan ketergantungan pada batubara. Ketika diumumkan pertama kali pada 2022, skema ini disebut sebagai “transaksi keuangan iklim tunggal terbesar” oleh seorang pejabat AS. Namun, dalam praktiknya, pencairan dana berlangsung sangat lambat.

AS sejatinya berkomitmen untuk memberikan hibah langsung sebesar US$60 juta, namun dengan hengkangnya negara tersebut dari JETP, dana hibah tersebut dipastikan tidak akan diterima. Meski demikian, kontribusi lain yang lebih besar, yakni jaminan AS senilai US$2 miliar kepada Bank Dunia, tetap berlaku.

“Butarbutar menjelaskan bahwa jaminan itu masih dapat digunakan untuk membantu perusahaan Indonesia meminjam dana untuk proyek-proyek transisi energi. 'Jadi sekarang terserah kami, mau menggunakannya atau tidak,'” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pendanaan bilateral antara AS dan Indonesia masih memungkinkan, meskipun tidak lagi tercakup dalam kerangka JETP. Salah satu contohnya adalah proyek-proyek panas bumi yang melibatkan perusahaan asal AS dan didanai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

Indonesia, yang memiliki populasi lebih dari 275 juta jiwa, selama ini menyoroti ketimpangan dalam pembiayaan transisi energi antara negara maju dan berkembang. Meskipun Indonesia memiliki emisi per kapita yang relatif rendah, negara ini masih sangat bergantung pada batubara sebagai sumber energi murah yang selama ini menopang sektor listrik nasional.

Dalam konteks ini, keberlangsungan JETP tetap penting bagi Indonesia. Namun, seperti yang ditekankan Butarbutar, penarikan AS bukan akhir dari skema tersebut, dan sisa negara donor masih melanjutkan komitmen mereka.

Dengan kondisi tersebut, tantangan terbesar ke depan adalah mempercepat pencairan komitmen dana, meningkatkan efektivitas proyek transisi energi, serta memastikan keberlanjutan upaya Indonesia menuju target net zero emission tanpa sepenuhnya bergantung pada pendanaan negara donor.