70% Lebih Warga Jakarta Puas terhadap Kinerja 100 Hari Pramono Anung-Rano Karno

JAKARTA - Lembaga riset Ethical Politics merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno selama 100 hari pertama masa pemerintahan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 77,73 persen responden merasa puas terhadap pelaksanaan program 40 Quick Wins yang menjadi prioritas awal pasangan ini.

Survei dilakukan pada 18–26 Mei 2025 dengan 1.280 responden dari seluruh wilayah Jakarta, menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan populasi tiap kota administrasi hingga kecamatan. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,78 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden diberi pertanyaan umum mengenai kepuasan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta. Hasilnya:

1. Puas: 77,73%
2. Tidak puas: 22,27%

Survei ini juga menggali persepsi warga terhadap kualitas kepemimpinan Pramono Anung. Mayoritas menilai positif terutama dalam hal kemampuan menyerap aspirasi masyarakat.

Berikut rincian tingkat kepuasan terhadap aspek-aspek kepemimpinan:

• Kemampuan menyerap aspirasi: 78,1%
• Komitmen/janji saat kampanye: 76,41%
• Kebijakan sesuai dengan kondisi saat ini: 75,31%
• Komunikasi kebijakan: 75,23%
• Program yang saat ini dijalankan: 75,16%
• Usaha gubernur/wagub turun ke lapangan: 70,16%
• Ketegasan gubernur/wagub: 70,08%
• Tata kelola anggaran: 68,83%
• Transparansi anggaran: 67,89%

Dari 40 Quick Wins yang dijalankan, program pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi yang paling dikenal publik, diketahui oleh 45 persen responden. Program ini disusul oleh sekuriti CCTV dengan tingkat keterkenalan 39,38 persen.

Sementara itu, program home service menjadi yang paling tidak dikenal oleh publik, hanya 9,22 persen responden yang mengetahui inisiatif ini.

Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Jakarta mendukung langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintahan Pramono-Rano, meski masih ada ruang perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan komunikasi anggaran, serta sosialisasi program yang belum populer.