Pemerintah Hentikan Impor Padi dan Jagung, Fokus Perkuat Perlindungan Tanaman

YOGYAKARTA — Pemerintah menghentikan impor padi dan jagung demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro, menyebut Indonesia tengah menuju swasembada dua komoditas ini melalui perluasan lahan tanam dan peningkatan perlindungan tanaman. “Kita akan perbanyak luas tanam dan jaga sampai panen. Di situlah pentingnya perlindungan tanaman,” kata Yudi dalam pertemuan Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia (MPTHI) di UGM, Jumat (13/6).

Yudi mengajak para ahli perlindungan tanaman yang tergabung dalam MPTHI untuk berkolaborasi mendukung program pemerintah. Ia menegaskan, produktivitas pertanian hanya bisa dicapai bila sistem perlindungan tanaman diperkuat. “Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan tanpa memperkuat perlindungan tanaman,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa Bapanas bertugas menjamin ketersediaan 13 bahan pokok termasuk beras, jagung, kedelai, dan bawang. Ia menyebut saat ini masih ada 68 kabupaten/kota yang tergolong rawan pangan, dan pemerintah menargetkan jumlah itu bisa ditekan menjadi 64 pada akhir tahun ini.

Selain menjamin pasokan, Bapanas juga bertanggung jawab atas kampanye pengendalian pemborosan makanan. “Berdasarkan data BPS dan FAO, sekitar 30 persen makanan di Indonesia terbuang. Sosialisasi makan secukupnya dan belanja sewajarnya harus ditingkatkan dari pusat sampai ke masyarakat,” ujar Sarwo.

Ketua MPTHI, Sutarto Alimoeso, menegaskan bahwa perlindungan tanaman harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan serangan hama. Ia menekankan perlindungan tidak sekadar soal membasmi tikus dan wereng, melainkan memastikan produksi pangan aman, bermutu, dan berdaya saing.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Prof. Subejo, menilai pertemuan ini strategis karena mempertemukan birokrasi, praktisi, dan ilmuwan dalam satu forum. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk membahas kebijakan dan praktik perlindungan tanaman yang efektif di lapangan.

MPTHI adalah organisasi yang fokus pada advokasi perlindungan tanaman terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim. Dalam pertemuan tahun 2025 bertema “Perlindungan Tanaman Bersinergi Mendukung Tercapainya Swasembada Pangan Berkelanjutan”, acara dibuka dengan pameran produk pertanian yang diresmikan langsung oleh para pejabat kementerian dan akademisi UGM.