Pemkot Bandung Bakal Perkuat Satgas Anti Rentenir di Tiap Kecamatan

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir. Salah satu upaya strategis yang bakal digencarkan adalah pembentukan perwakilan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir di setiap kecamatan.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menuturkan wacana ini akan segera dibahas bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

“Saya akan bicarakan dengan Pak Wali agar di tiap kecamatan ada perwakilan Satgas Anti Rentenir. Ini penting supaya masyarakat merasa tenang dan terlindungi," ujar Erwin di sela-sela menerima audiensi Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, di Balai Kota Bandung, Rabu (4/6). 

"Kehadiran Satgas ini akan membantu mengawasi praktik-praktik pinjaman yang merugikan dan menyosialisasikan solusi yang lebih aman bagi warga,” ucap dia.

Menurut dia, satgas ini tidak hanya bertugas mengedukasi masyarakat, tapi juga aktif mendatangi RW untuk memantau permasalahan di lapangan.

“Banyak warga yang tergiur karena proses pinjamannya mudah, tapi tidak sadar kalau bunganya sangat tinggi. Ini yang kita waspadai,” ujar dia.

Selain pengawasan, kata Wakil Wali Kota Erwin, Satgas juga akan berkolaborasi dengan berbagai program pemberdayaan sesuai dengan visi misi Bandung Utama, seperti UMKM Center, pusat kuliner, dan inkubasi bisnis yang akan hadir di 30 kecamatan.

“Ini bisa kita kolaborasikan dengan program yang kita rencanakan ini berjalan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Saji Sonjaya mengatakan, hingga saat ini sudah ada 14 kecamatan yang menjalankan program Kampung Bersih Rentenir.

“Kita sudah mulai dari Sukajadi dan Ujungberung sebagai proyek percontohan,” tutur dia.

Ia mengungkapkan, dalam satu tahun, Satgas Anti Rentenir menerima sekitar 500 laporan dari warga yang terjerat renternir.

“Dalam 1 tahun itu 500 laporan yang datang by name by address. Kita saring lagi itu apakah pinjam ke rentenir atau bukan?” tutur dia.

Menanggapi terkait peningkatan SDM per wilayah, Saji mengaku sangat siap agar koordinasi setiap kecamatan lebih masif.

“Kita effort-nya tinggi. Seorang anggota satgas, satu minggu menangani dua orang korban. Kita bagi per wilayah. Maka dengan adanya satgas per kecamatan lebih efektif,” ungkap dia.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Tatang Muhtar, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah pionir di Indonesia.

“Hari ini kita manfaatkan momentum untuk menguatkan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Penanganan rentenir yang terstruktur baru kita temukan di Bandung. Bahkan Gubernur Jawa Barat mengapresiasi dan mendorong program serupa di provinsi,” ujar dia.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Tris Avianti mengaku tengah memantau koperasi yang berpotensi menyalahgunakan praktik pinjaman.

“Ada koperasi yang dari luar kota, tapi beroperasinya di Bandung. Mereka ini menyusup lewat kedok koperasi,” ujar dia.

Ia menambahkan, langkah antisipasi dilakukan dengan pemberdayaan dan mediasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan adalah mendirikan koperasi warga dalam program Kampung Bersih Rentenir (KBR).

Tak hanya tindakan kuratif, Satgas juga bekerja sama dengan OJK untuk memberi literasi keuangan sebagai langkah pencegahan.

“Kami juga bantu warga mengurus legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), ikutkan bazar, hingga membina usaha hidroponik. Bahkan ada warga yang bisa memanfaatkan lahan kosong untuk usaha dan kemandirian ekonomi,” ujar dia.

Bagi warga yang membutuhkan bantuan atau konsultasi soal renternir, bisa menguhubungi call center Satgas Anti Rentenir Kota Bandung di nomor telepon 08112131020, atau bisa datang langsung ke kantor satgas di Gedung Dekopin, Jalan Buahbatu No. 26 Bandung. ils/I-1