Penulisan Ulang Sejarah Kedepankan Perspektif Indonesia Sentris dengan Libatkan Sejarawan dan Akademisi

Penulisan ulang sejarah Indonesia akan melibatkan sejarawan dan akademisi dari Aceh hingga Papua dengan mengedepankan Indonesia sentris.

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan anggaran sebesar 9 miliar rupiah untuk penulisan ulang sejarah Indonesia sudah disetujui dan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sudah ada (anggaran Rp9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” ungkap Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6).

“Sudah ada anggarannya, sudah dimulai. Kalau tidak ada (anggarannya), dari mana (pembahasan penulisan ulang sejarah bisa dilakukan?” ujarnya.

Menbud Fadli melanjutkan, pihaknya menargetkan untuk melakukan uji publik setidaknya pada bulan Juli. “Sejauh ini kita targetkan, mungkin di bulan Juli kita akan uji publik. Kira-kira (bulan Juli),” kata dia.

Ia mengatakan bahwa proses pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum.

Menurut dia, tim pembaruan buku sejarah Indonesia terdiri atas sejarawan dan akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya dari Aceh hingga Papua.

Fadli menyampaikan bahwa pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.

Adapun sebelumnya, Fadli mengatakan upaya pembaruan buku sejarah Indonesia dilaksanakan mulai Januari 2025 dan ditargetkan rampung Agustus 2025.

Sesuai Fakta

Terpisah, PDI Perjuangan meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan pemerintah dilakukan dengan benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

“Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Minggu.

Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kemenbud tidak menggunakan istilah sejarah resmi atau sejarah resmi baru. “Komisi X mendesak agar hasil penulisan sejarah Indonesia tidak diberi label ‘sejarah resmi’ atau ‘sejarah resmi baru’,“ kata Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Hetifah dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama jajaran Kementerian Kebudayaan RI dan menjadi salah satu dari enam poin kesimpulan rapat yang membahas urgensi dan proses penulisan ulang sejarah Indonesia secara lebih inklusif, objektif, dan bertanggung jawab secara akademik.

Kemenbud menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia mendesak dilakukan untuk menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan zaman, memperkuat identitas nasional, menegaskan otonomi penulisan sejarah, serta menjadikan sejarah lebih relevan bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya reinventing identitas kebangsaan Indonesia. Ant/S-2