Jatim Genjot Pembangunan SDM Unggul dengan Gencarkan Beasiswa SMA/SMK

SURABAYA – Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta merupakan upaya Pemprov Jatim untuk mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus menekan angka putus sekolah di seluruh wilayah itu.

"Syukurlah kerja sama yang kami jalin dengan sekolah swasta berjalan lancar dan terus meningkat. Ini melampaui target kami,” ujarnya. Dari semula target kuota sebesar 30.000, meningkat menjadi 56.647 dan sekarang bertambah 28,59 persen atau menjadi 72.841 orang.

Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menggandeng sekolah SMA dan SMK swasta dalam pemberian kuota beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Berdasarkan data UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, jumlah penerima beasiswa kini mencapai 72.841 siswa. Rinciannya, beasiswa penuh untuk 12.650 siswa SMA swasta dan 19.912 siswa SMK swasta.

Sementara pendidikan terjangkau menjangkau 11.486 siswa SMA swasta dan 28.793 siswa SMK swasta. Jumlah itu tersebar di 1.156 lembaga dari total 2.936 lembaga swasta di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Khofifah menegaskan kolaborasi ini membuka kesempatan lulusan SMP yang tidak diterima di SMA/SMK negeri untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa beban biaya besar.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada lembaga swasta yang telah berkolaborasi dengan kami untuk memberikan pelayanan pendidikan dan bersama mencerdaskan anak-anak kita," tambahnya.

Dalam program ini, Pemprov Jatim memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1 juta bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan melanjutkan ke sekolah swasta, dengan syarat tidak menerima bantuan pemerintah pusat maupun daerah termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam Hardiknas lalu, kami sudah sampaikan bahwa setiap kabupaten/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan 2) termasuk anak buruh dan pekerja, dengan total anggaran 5,7 miliar.