Moskow- Kementerian Pertahanan Russia pada Sabtu (24/5), mengumumkan bahwa Moskow dan Kiev masing-masing telah menukar 307 prajurit dalam pertukaran skala besar tahap kedua yang dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian yang dicapai di Istanbul pekan lalu.

"Pada 24 Mei, sesuai dengan perjanjian Russia-Ukraina yang dicapai pada 16 Mei di Istanbul, 307 prajurit Russia lainnya dikembalikan dari wilayah yang dikuasai oleh rezim Kiev," kata kementerian tersebut

Seperti dikutip dari Antara, sebagai gantinya, 307 personel militer Ukraina dikembalikan ke Kiev.

Menurut kementerian tersebut, prajurit dan warga sipil Russia yang kembali saat ini berada di Belarus, di mana mereka menerima bantuan psikologis dan perawatan medis.

Semua individu yang dipulangkan akan dipindahkan ke fasilitas medis di Russia untuk perawatan dan rehabilitasi lebih lanjut, menurut pernyataan tersebut.

Kementerian Pertahanan Russia menambahkan bahwa pertukaran skala besar yang diprakarsai oleh Moskow itu diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang.

Pada Jumat (23/5), Moskow dan Kiev masing-masing menukar 270 prajurit dan 120 warga sipil dalam pertukaran skala besar tahap pertama.

Usai negosiasi langsung kedua pihak di Istanbul pekan lalu, Russia dan Ukraina sepakat untuk menukar 1.000 tahanan dari masing-masing pihak, menandai pertukaran tahanan terbesar sejak awal konflik pada 2022.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari komunitas internasional sebagai tanda niat baik kedua negara dalam menyelesaikan konflik. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, pertukaran tawanan ini dianggap sebagai kemajuan penting menuju deeskalasi dan perdamaian jangka panjang.

Ancam Keamanan

Sebelumnya, akhir pekan lalu Uni Eropa (UE) berencana untuk membiayai pembentukan pasukan bagi Ukraina yang terdiri dari 1 juta orang.

Rencana pengiriman pasukan militer ke Ukraina memicu kekhawatiran serius di negara-negara Eropa terkait potensi meningkatnya ketegangan dan risiko keamanan regional. Beberapa negara anggota Eropa menilai langkah ini dapat memperburuk konflik yang sudah berlangsung dan mengancam stabilitas kawasan Eropa Timur.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan bahwa pembentukan pasukan bagi Ukraina berbahaya bagi UE karena Ukraina secara politik tidak stabil dan tidak ada jaminan bahwa negara itu akan selalu bersahabat dengan Eropa.

"Entah mengapa, para pemimpin Eropa yang baik hati muncul dengan ide untuk menandatangani perjanjian dengan Ukraina, yang sebagian isinya adalah untuk mempertahankan pasukan tetap yang terdiri dari sekitar 1 juta orang tidak hanya selama masa perang, tetapi juga dalam jangka panjang," kata Orban dalam wawancara dengan Radio Kossuth Hongaria.

Pada saat yang sama, pasukan tersebut akan selalu dikendalikan oleh pemerintah, dan Ukraina adalah "negara yang secara politik tidak stabil", lanjutnya.

Tidak seorang pun dapat memastikan pemerintahan seperti apa yang akan dimiliki Ukraina, menurut Orban, seraya menambahkan bahwa mengirim pasukan yang didanai oleh UE ke sana akan terlalu berisiko bagi keamanan Eropa.

Akibatnya, Eropa akan membiayai pasukan yang tujuannya mungkin tidak selalu bersahabat dengan negara-negara Eropa, kata perdana menteri Hongaria tersebut.

Sementara itu, pelaksanaan rencana tersebut akan membutuhkan pengeluaran besar dan Hongaria tidak ingin uangnya dikirim ke Ukraina untuk mempertahankan pasukan di sana, tambah Orban.

Sebelumnya pada Maret, Orban mengatakan bahwa UE akan meninjau rencananya untuk dukungan finansial bagi Ukraina, serta gagasan tentang masa depan Ukraina yang disetujui oleh 26 negara pada pertemuan puncak luar biasa komunitas tersebut, setelah menghitung jumlah penuh pengeluaran di masa mendatang.