Presiden Prabowo: Penyederhanaan Regulasi untuk Kedaulatan Energi

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengultimatum para pejabat yang masih mempertahankan pola kerja lama yang rumit dan tidak efisien, terutama di sektor energi.

“Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang menunggu diberi kesempatan,” tegas Presiden saat membuka Konvensi dan Pameran ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) di Tangerang, Selasa (21/5).

Prabowo mengatakan Pemerintah sudah berkomitmen mereformasi birokrasi dan menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi.

Menanggapi ultimatum Presiden itu, Ketua Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI), Prabang Setyono menyatakan dukungan atas semangat reformasi birokrasi dengan penyederhanaan regulasi, asalkan tidak melemahkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

“Kami mendukung penyederhanaan birokrasi dan efisiensi di sektor energi, namun perlu ditekankan bahwa banyak regulasi yang disebut rumit, tapi justru merupakan mekanisme perlindungan terhadap risiko lingkungan jangka panjang,” kata Profesor Bidang Lingkungan Hidup FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

Menurutnya, transisi menuju energi bersih dan keberlanjutan seharusnya menjadi prinsip utama dalam deregulasi. “Reformasi tidak boleh jadi pintu masuk bagi eksploitasi yang tak terkendali. Investasi harus sejalan dengan pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik pernyataan Presiden yang ingin memberi ruang bagi generasi muda. “Anak muda hari ini adalah generasi yang sadar iklim. Mereka perlu dilibatkan tidak hanya dalam jabatan, tapi juga dalam perumusan kebijakan energi dan lingkungan,” katanya.

IALHIjelasnya menyatakan siap berdialog dengan Pemerintah guna memastikan kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada masa depan bumi dan masyarakat. Transformasi birokrasi adalah langkah yang penting dan mendesak. Namun, perlu diingat bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan integritas ekologi. Regulasi lingkungan bukan hambatan investasi, tetapi fondasi dari pembangunan berkelanjutan yang sejati.

Kami percaya bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat dicapai tanpa lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam semangat kolaboratif, kami mendukung langkah Presiden dalam reformasi birokrasi dengan satu syarat, reformasi harus tetap berpihak pada bumi dan generasi mendatang.

Masalah Sistematik

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, ini sebenarnya sudah ada imbauan dari pimpinan yang terdahulu tetapi sepertinya hal ini sebagai masalah sistematik.

“Artinya, tidak cukup imbauan atau ancaman copot jabatan, karena masalahnya ada benefit yang diperoleh dari setiap regulasi yang dikeluarkan,”tegas Esther.

Masalah seperti ini papar dia sudah terjadi bertahun tahun atau masalah klasik yang terjadi di setiap benua.

Jadi, tidak cukup imbauan tetapi secara sistemik harus dirombak, termasuk bagaimana transparansi pengelolaan dana partai politik karena untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah itu butuh modal untuk kampanye yang besar.