Foto: Penghapusan Impor Ethanol Tanpa Seleksi bisa Ganggu Industri Dalam Negeri
-
Ads
📅 Rabu, 21 Mei 2025, 22:25 WIB Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman (kedua kanan) bersama Bendahara Umum Indera Kristanto (kiri), Ketua 2 Giovanni Garias Pradhana (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal Roy Chandra (kanan) berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman (kedua kanan) bersama Bendahara Umum Indera Kristanto (kiri), Ketua 2 Giovanni Garias Pradhana (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal Roy Chandra (kanan) berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman (kedua kanan) bersama Ketua 2 Giovanni Garias Pradhana (kiri) dan Sekretaris Jenderal Roy Chandra (kanan) berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Foto: Penghapusan Impor Ethanol Tanpa Seleksi bisa Ganggu Industri Dalam Negeri
Doc. Koran Jakarta/Wahyu AP
Berita Foto Terbaru
Uji Coba Pendaratan Pesawat Tempur di Jalan TolPemulihan sawah pascabencana di AcehUnjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil di SemarangPeluncuran bus listrik proyek Bali E-MobilityPembukaan Festival Budaya Kerinci 2026Aksi desak evaluasi perdagangan pemicu karhutlaPeluncuran Australia-Indonesia Partnership for Economic DevelopmentPeremajaan lahan perkebunan kelapaLayanan oksigen gratis keliling untuk masyarakat Palangka RayaKepulan asap kebakaran lahan terlihat di sisi Tol Semarang–BatangToko-toko di Bordeaux bersiap hadapi demonstrasi nasional PrancisKenaikan Harga BBM Picu Aksi Blokade Jalan di Italia
Berita Foto Terkait
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads