Foto: Penghapusan Impor Ethanol Tanpa Seleksi bisa Ganggu Industri Dalam Negeri
-
📅 Rabu, 21 Mei 2025, 22:25 WIB Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman (kedua kanan) bersama Bendahara Umum Indera Kristanto (kiri), Ketua 2 Giovanni Garias Pradhana (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal Roy Chandra (kanan) berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman (kedua kanan) bersama Bendahara Umum Indera Kristanto (kiri), Ketua 2 Giovanni Garias Pradhana (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal Roy Chandra (kanan) berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Ketua Umum APSENDO Izmirta Rachman (kedua kanan) bersama Ketua 2 Giovanni Garias Pradhana (kiri) dan Sekretaris Jenderal Roy Chandra (kanan) berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers mengenai keprihatinan atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan persyaratan Persetujuan Impor (PI) bagi produk ethanol dengan kode Harmonized System (HS) 2207 (dikategorikan sebagai Bahan Bakar Lain), Jakarta, Selasa (20/5). Penghapusan kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk seluruh jenis ethanol tanpa pertimbangan yang cermat berpotensi memicu dampak signifikan bagi keberlangsungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, industri ethanol dalam negeri, yang memiliki kapasitas produksi melampaui 300 ribu kiloliter per tahun, dapat terancam oleh kelebihan pasokan dan persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Kondisi ini secara langsung mengganggu ekosistem industri gula, mengingat pabrik ethanol merupakan konsumen utama molasses.
Foto: Penghapusan Impor Ethanol Tanpa Seleksi bisa Ganggu Industri Dalam Negeri
Doc. Koran Jakarta/Wahyu AP
Berita Foto Terbaru
Batik Night Carnival Meriahkan Hari Batik Nasional di PekalonganIKA UI Kalteng Bagikan 500 Paket Masker untuk Warga Terdampak Kabut AsapKapal Perang Rusia Kunjungi Jakarta, Perkuat Kerja Sama MaritimPembangunan Bendungan Jragung Ditargetkan Rampung Desember 2026Polri Gelar Upacara Serah Terima Panji TribrataKekeringan Melanda, Areal Pertanian Padi di Jawa Barat TerdampakGubernur DKI Cek Pelayanan di Mal Pelayanan PublikPersiapan Atlet Balap Sepeda Menuju Asian Para Games 2026Tari Lariangi Asal Kaledupa Diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda NasionalThailand Takluk, Filipina Raih Kemenangan di FIFA ASEAN CupPameran Batik Jadi Pilihan Wisata Akhir Pekan di Museum TekstilPendangkalan Muara Batang Anai Persulit Kapal Nelayan Bersandar
Berita Foto Terkait
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads