UGM Libatkan Mahasiswa dalam Penentuan UKT, Tegaskan Komitmen Kampus Inklusif

YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan komitmennya sebagai kampus inklusif dengan melibatkan mahasiswa dalam penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan secara ekonomi, sosial, maupun geografis.

Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM, Dr. Hempri Suyatna, menyampaikan bahwa sejak 2023, UGM mulai mengikutsertakan mahasiswa, termasuk perwakilan Forum Komunikasi (Forkom) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dalam proses penetapan UKT bagi mahasiswa baru. “Langkah ini dilakukan untuk mendorong transparansi dan memastikan bahwa skema pembiayaan pendidikan tidak memberatkan mahasiswa,” ujarnya dalam diskusi Pojok Bulaksumur, Senin (19/5).

Selain itu, UGM juga hanya memberlakukan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk jalur mandiri, dengan skema subsidi hingga Rp0 bagi mahasiswa yang tidak mampu. Kampus juga menyediakan program peminjaman laptop untuk mendukung penyusunan tugas akhir.

Ayu, mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM, mengaku terbantu dengan fasilitas pinjaman laptop. “Program ini memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi. Tidak perlu minder, UGM punya banyak program bantuan,” katanya.

UGM juga menegaskan dukungannya terhadap mahasiswa penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang telah memberikan pendampingan bahkan sejak tahap seleksi masuk. Ketua ULD UGM, Wuri Handayani, Ph.D., menyebut bahwa pihaknya tak hanya menyediakan akomodasi pembelajaran, tetapi juga menjadi saluran utama bagi beasiswa dan program pengembangan diri mahasiswa difabel.

Saat ini terdapat 48 mahasiswa disabilitas aktif di UGM. Salah satunya, Anis dari Fakultas Biologi, mengapresiasi dukungan kampus dalam proses pembelajaran dan kegiatan praktikum. “Fasilitas dan dukungan teman-teman sangat membantu. Saya juga bisa aktif di luar akademik, termasuk menjadi Duta SDGs UGM,” ungkapnya.

UGM berharap seluruh langkah tersebut dapat memperkuat prinsip inklusivitas dan keberpihakan pada kelompok rentan dalam sistem pendidikan tinggi.