- Home
-
- Perspektif
-
- Presiden Hasil Kudeta Menc...
Presiden Hasil Kudeta Mencoba Membangun Citra di Burkina Faso
Selasa, 13 Mei 2025, 05:38 WIBKapten Ibrahim Traoré, Presiden Burkina Faso
Lewat langkah-langkah simbolik ini, ia mengirimkan pesan kuat kepada rakyatnya: bahwa ia tidak buta harta, dan bahwa kekuasaan bukanlah tiket menuju kekayaan pribadi.
Lebih dari sekadar simbol, Traoré juga melakukan reformasi yang cukup radikal. Ia mencoba memerangi korupsi, memperjuangkan lapangan pekerjaan lokal, serta berupaya menciptakan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi industri emas. Dengan membatasi ekspor bijih mentah (ore) dan mendorong pemrosesan emas di dalam negeri, ia membangkitkan harapan baru di Burkina Faso—sebuah negara tanpa akses laut yang kerap dilanda instabilitas dan pergantian rezim.
Sebagai penikmat politik, saya pribadi tidak alergi terhadap kudeta , pergantian rezim ataupun otoritarianisme . Tetapi kenyataannya, mayoritas junta militer/diktator hanya bertahan sementara sebelum tergelincir dalam godaan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Visi awal kerap hilang ditelan kenyamanan kekuasaan.
Meski saya mencium aroma otoritarianisme dalam kepemimpinan Traoré, saya juga sadar bahwa dalam konteks tertentu, stabilitas tak selalu lahir dari demokrasi. Ada kalanya, negara justru membutuhkan tangan besi—selama tangan itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk kantong pribadi.
Dikutip dari Wikipedia, Traore adalah bagian dari kelompok perwira militer yang mendukung kudeta Burkina Faso Januari 2022 dan membawa junta militer Gerakan Patriotik untuk Pengawalan dan Pemulihan ke tampuk kekuasaan. Ia menjabat sebagai kepala unit militer di Kaya, sebuah kota di utara Burkina Faso, baik sebagai bagian dari "Cobra" atau unit artileri. Dia salah satu dari banyak perwira muda yang berperang melawan pemberontak di garis depan selama pemberontakan jihadis di Burkina Faso.
Kapten Ibrahim Traoré, lahir tahun 1988, adalah sosok yang tak bisa diabaikan di panggung politik Afrika Barat. Di usia 30-an, ia memimpin kudeta militer yang menggulingkan rezim junta sebelumnya. Namun, tak seperti banyak pemimpin militer lainnya yang langsung mengejar pangkat dan kemewahan, Traoré justru mengambil jalur yang terkesan "populis"—ia menolak menyematkan gelar jenderal pada dirinya, bahkan memilih untuk tidak mengambil gaji sebagai presiden.
Lewat langkah-langkah simbolik ini, ia mengirimkan pesan kuat kepada rakyatnya: bahwa ia tidak buta harta, dan bahwa kekuasaan bukanlah tiket menuju kekayaan pribadi.
Lebih dari sekadar simbol, Traoré juga melakukan reformasi yang cukup radikal. Ia mencoba memerangi korupsi, memperjuangkan lapangan pekerjaan lokal, serta berupaya menciptakan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi industri emas. Dengan membatasi ekspor bijih mentah (ore) dan mendorong pemrosesan emas di dalam negeri, ia membangkitkan harapan baru di Burkina Faso—sebuah negara tanpa akses laut yang kerap dilanda instabilitas dan pergantian rezim.
Sebagai penikmat politik, saya pribadi tidak alergi terhadap kudeta , pergantian rezim ataupun otoritarianisme . Tetapi kenyataannya, mayoritas junta militer/diktator hanya bertahan sementara sebelum tergelincir dalam godaan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Visi awal kerap hilang ditelan kenyamanan kekuasaan.
Meski saya mencium aroma otoritarianisme dalam kepemimpinan Traoré, saya juga sadar bahwa dalam konteks tertentu, stabilitas tak selalu lahir dari demokrasi. Ada kalanya, negara justru membutuhkan tangan besi—selama tangan itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk kantong pribadi.
Redaktur: Winoto Wahyu
Penulis: Tim Koran Jakarta
Berita Terbaru
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.