Diskusi Dengan Dedi Mulyadi Bahas Kebijakan, Menteri HAM Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran HAM

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Kementerian HAM, Senin (12/5). Menteri HAM menegaskan kebijakan gubernur dedi tidak melanggar HAM bahkan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

"Kami Kementerian HAM memberi apresiasi kepada Pemprov Jabar dengan gagasan visioner yang memajukan SDM yang unggul dalam pendidikan, keterampilan, peningkatan kompetensi mental karakter dan kualitas serta tanggung jawab," ujar Pigai, usai pertemuan.

Sebagai informasi, kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai kontroversi. Salah satunya terkait pengiriman murid bermasalah ke barak militer untuk dibina tentara.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengundang Kementerian HAM untuk memberikan edukasi HAM kepada pelajar melalui kolaborasi antara pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya akan diwakili oleb Kantor Wilayah Jawa Barat atau langsung oleh Kantor Pusat Kementerian HAM.

"Kami mengundang, nanti ada bimbingan untuk anak-anak agar memahami Hak Asasi Manusia, mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara kami sudah meminta berkunjung pak menteri," jelasnya.

Secara terpisah, Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Radius Setiyawan, mengkritik kebijakan militerisasi peserta didik oleh sejumlah kepala daerah. Menurut Dosen Kajian Budaya dan Media itu, langkah tersebut tidak sejalan dengan paradigma pendidikan dan justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

"Mengirim anak-anak nakal ke barak militer bukan solusi yang tepat. Terdapat tiga alasan utama mengapa kebijakan ini problematik dari sudut pandang pendidikan," ujar Radius, dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan, barak militer tujuannya jelas sangat berbeda dengan lembaga pendidikan anak. Menurutnya, tentara dilatih untuk memiliki fisik dan mental yang kuat melalui metode disiplin keras, termasuk bentakan dan hukuman fisik.

Kedua, lanjut Radius, jika sekolah dianggap belum mampu menghasilkan siswa yang berkarakter baik, maka langkah yang lebih tepat adalah memperbaiki kualitas sekolah tersebut. Menurutnya, menyerahkan anak-anak kepada lembaga militer memiliki tujuan berbeda jauh dari sekolah.

"Secara paradigmatik, logika kebijakan ini bermasalah. Pendidikan anak tidak seharusnya disamakan dengan pendidikan militer," jelasnya.