Upah Buruh Masih Rendah, Guru Besar UGM Sarankan Pemerintah Tidak Lagi Utamakan Industri Padat Karya

YOGYAKARTA – Rendahnya upah buruh di Indonesia kembali menjadi sorotan pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Para pekerja menuntut sistem pengupahan yang lebih adil di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan dinilai kian tajam, terutama sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Bidang Ketenagakerjaan, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., menyebut bahwa persoalan rendahnya upah tidak lepas dari orientasi industri nasional yang terlalu mengandalkan sektor padat karya. Menurutnya, demi menjaga daya saing sektor ini, pemerintah cenderung menahan kenaikan upah agar industri tetap bertahan.

"Industri padat karya memang dirancang untuk menyerap banyak tenaga kerja. Tapi ini justru membuat kesan bahwa upah tidak bisa dinaikkan signifikan karena akan membebani perusahaan," ujar Tadjuddin di Kampus UGM, Rabu (7/5).

Ia menilai, jika pemerintah mulai mendorong pengembangan industri berbasis teknologi, maka struktur pengupahan akan lebih kompetitif dan adil bagi pekerja. Industri berbasis teknologi dinilai memiliki kemampuan finansial lebih besar untuk memberikan upah yang layak.

Namun, Tadjuddin mengingatkan bahwa kebijakan pengupahan harus realistis. Jika upah dinaikkan tanpa memperhitungkan kapasitas perusahaan, maka risikonya adalah tutupnya usaha dan gelombang PHK. "Kalau perusahaan tidak sanggup membayar dan akhirnya gulung tikar, yang rugi bukan hanya buruh, tapi juga negara," tegasnya.

Ia juga menyoroti tingginya angka pengangguran serta meningkatnya kasus PHK sebagai konsekuensi dari model industri yang stagnan dan tidak adaptif. Praktik pembatasan usia dalam rekrutmen disebut mempersempit peluang kerja dan memperparah kondisi pasar tenaga kerja.

Tadjuddin mendorong pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif, tidak hanya menjaga iklim usaha, tetapi juga menjamin penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas. Menurutnya, penyelesaian masalah pengupahan harus dilihat secara menyeluruh, tidak boleh berat sebelah.

“Permasalahan upah perlu diselesaikan lewat pendekatan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Jangan ada yang merasa dikorbankan. Kita butuh arah baru dalam kebijakan industri dan ketenagakerjaan,” pungkasnya.