Bagaimana Kebenaran Sejarah Ditentukan di Buku Nasional Indonesia Terbaru?

JAKARTA – Kementerian Kebudayaan tengah menggarap penulisan buku sejarah Indonesia versi terbaru yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI.

Proyek ambisius ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas, memunculkan pertanyaan mengenai standar kebenaran sejarah yang akan digunakan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, optimis target tersebut tercapai. Ia menekankan bahwa ukuran kebenaran dan akurasi dalam buku baru ini sepenuhnya bersandar pada kajian mendalam para sejarawan yang terlibat.

"Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada, tapi yang paling penting, revisi, penambahan, ataupun pelurusan mengikuti hasil kajian para ahli," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Senin (5/5) kemarin.

Proses ini melibatkan verifikasi berbagai temuan sejarah, termasuk dari periode prasejarah hingga penambahan catatan pemerintahan terkini. Buku ini nantinya akan menjadi acuan resmi sejarah Indonesia di sekolah-sekolah.

Salah seorang sejarawan yang tergabung dalam tim penyusun, Prof. Siti (nama samaran), menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menentukan konten sejarah.

"Ukuran kebenaran di sini adalah konsensus akademis yang didasarkan pada analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah primer dan sekunder. Keterlibatan banyak sejarawan dari beragam spesialisasi memastikan setiap interpretasi diverifikasi dan diperdebatkan secara ilmiah," ujarnya. Menurutnya, proses ini esensial untuk menyajikan narasi sejarah yang komprehensif dan akuntabel secara ilmiah.

Proyek ini menandai pembaruan signifikan dari kompendium sejarah terakhir yang diterbitkan pada 2012, dengan harapan menyajikan gambaran sejarah bangsa yang lebih lengkap dan mutakhir berdasarkan kajian terkini.