WFH Jumat Berlaku di Jakarta, Pemprov DKI Atur Skema 25-50 Persen Pegawai

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat mulai April 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan pemerintah pusat sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada sektor energi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penerapan WFH tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia memastikan sejumlah sektor strategis tetap berjalan normal demi menjaga kebutuhan masyarakat.

"Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, ada beberapa pengecualian yang tidak diikutsertakan dalam WFH," ujarnya.

Adapun pegawai yang tetap bekerja dari kantor meliputi pejabat pimpinan tinggi serta unit layanan langsung seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Mereka tetap menjalankan tugas seperti biasa tanpa perubahan sistem kerja.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan mobilitas harian masyarakat sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Dengan berkurangnya pergerakan kendaraan, diharapkan mampu menurunkan beban energi dan kemacetan di Jakarta sehingga dapat ditekan secara signifikan.

Pramono juga menekankan bahwa ASN yang menjalankan WFH harus benar-benar bekerja dari rumah. Ia mengingatkan agar fasilitas tersebut tidak disalahgunakan untuk aktivitas di luar kepentingan pekerjaan.

"Yang mendapatkan fasilitas WFH tidak diperkenankan menggunakan transportasi pribadi," katanya.

Jika dalam kondisi tertentu pegawai harus bepergian, mereka dianjurkan menggunakan transportasi publik. Ketentuan lebih lanjut akan dituangkan dalam surat edaran gubernur yang segera diterbitkan.

Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta tengah menyusun pengaturan teknis terkait pelaksanaan WFH. Skema yang disiapkan berkisar antara 25 hingga 50 persen pegawai bekerja dari rumah, menyesuaikan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menurunkan kinerja aparatur.

Dengan penerapan WFH terjadwal ini, Pemprov DKI berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari adaptasi sistem kerja pemerintahan terhadap tantangan global yang terus berkembang.