Pengamat Minta Bawaslu Tangani Laporan PSU Bengkulu Selatan Berdasar Data dan Fakta

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Bandung (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani laporan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan data dan fakta. Menurutnya, tindakan terhadap calon wakil bupati Bengkulu Selatan, Ii Sumirat, sebagai preseden buruk bagi demokrasi.

"Sangat disayangkan. Ini bukan hanya soal intimidasi dan persekusi tapi juga pembunuhan karakter seorang calon. Tentu cara kotor seperti ini bahaya bagi demokrasi, mengangkangi asas pemilu yang luber dan jurdil," katanya kepada media, Senin (5/5).

Selain masuk kategori pelanggaran tindak pidana, Bakir menilai, kasus tersebut berpotensi menggerus simpati publik pada korban karena disertai upaya manipulasi fakta dan distorsi informasi. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan fenomena baru dalam pilkada.

"Tindakan tersebut menggambarkan minusnya penghormatan atas nilai-nilai demokrasi serta pembangkangan terhadap aturan hukum," jelasnya.

Bakir menyampaikan, peristiwa tersebut mesti menjadi perhatian semua pihak, terutama Bawaslu RI. Menurutnya, bila praktik semacam itu dibiarkan berlarut akan jadi contoh buruk yang bisa berulang di kemudian hari.

“Black campaign atau kampanye hitam kerap terjadi dalam kontestasi politik, tapi kasus dengan modus penangkapan seperti ini mungkin baru kali ini ya, bisa dikatakan ini modus baru kecurangan pilkada,” terangnya.

Diketahui, calon wakil bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2 Ii Sumirat mengalami intimidasi dan persekusi dari segerombolan orang, Jumat malam (18/4). Mobil yang ditumpangi Ii Sumirat diadang dan digeledah saat hendak menghadiri acara pernikahan keluarganya.

Tidak hanya sekali, pengadangan terjadi hingga tiga kali di lokasi berbeda dan berlangsung sampai pagi. Hampir bersamaan dengan kejadian itu muncul narasi yang disebar di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, salah satunya, menyebut Ii Sumirat ditangkap polisi karena kasus korupsi.

Kubu Suryatati-Ii Sumirat merasa dirugikan atas peristiwa tersebut serta menuduh operasi penangkapan ilegal itu sebagai biang kerok kekalahan di PSU Pilkada. Mereka mengklaim banyak simpatisan 02 yang tidak datang ke TPS atau mengalihkan dukungan ke paslon lain.

“Secara teoritik, informasi seperti hoaks, disinformasi, kampanye hitam sama dengan money politic, yaitu sama-sama dapat memengaruhi persepsi atau perilaku pemilih. Namun sejauh mana pengaruhnya harus dilihat lebih jauh, atau bisa juga nanti diuji lewat persidangan MK,” ucapnya.