RI Masih Didominasi Penduduk Miskin, Legislator Desak Pemerintah Susun Roadmap UMKM Nasional

DENPASAR - Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menanggapi serius data terbaru Bank Dunia yang menyebutkan bahwa 60,3 persen

persen dari total penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin pada tahun 2024. Menurutnya, data ini harus menjadi momentum pemerintah untuk menyusun peta jalan pengembangan UMKM secara menyeluruh dan merata hingga ke daerah tertinggal.

“Kalau di Komisi XI, kami sebenarnya sudah banyak mendorong berbagai kebijakan, mulai dari kredit UMKM oleh perbankan, hingga dukungan dari Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia. Tapi ini belum cukup. Kita butuh langkah strategis dan terukur,” ujar Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS di Denpasar, Bali, Kamis (2/5) dikutip dari laman resmi DPR RI.

Ia menekankan pentingnya membangun konsep Desa Devisa, yakni desa-desa yang mampu memproduksi barang ekspor berbasis potensi lokal. Andi menilai bahwa potensi ekspor produk desa bisa menjadi kekuatan ekonomi baru jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

Namun, menurutnya, ekspor bukanlah satu-satunya solusi. “Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta, sebenarnya pasar dalam negeri saja sudah sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah mempersiapkan UMKM untuk bisa masuk ke pasar ini,” ungkapnya.

Dirinya melihat bahwa pengembangan UMKM masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu, ia mendorong penyusunan roadmap pengembangan UMKM nasional yang berpihak pada kawasan Indonesia Timur seperti Papua dan daerah tertinggal lainnya.

“Negara-negara maju dalam UMKM, itu ekonominya pasti kuat. Kita harus belajar dari mereka. Tapi kuncinya satu: pemerataan dan pendampingan yang serius dari hulu ke hilir,” tegas legislator dari Partai Amanat Nasional itu.

Andi pun berharap kolaborasi antara Komisi XI dengan mitra-mitra strategis seperti OJK, perbankan nasional, dan lembaga ekspor, dapat segera menghasilkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan kemiskinan melalui penguatan ekonomi desa.