Dari Ngarit hingga Irigasi Macet, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Kades se-Jateng Harus Tahu dan Bertindak Nyata

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyerukan perubahan mendasar dalam pola pikir dan peran kepala desa. Dalam arahannya kepada 7.810 kepala desa se-Jateng, Luthfi menegaskan pemimpin desa masa kini tidak cukup hanya piawai dalam urusan administratif, tetapi mereka juga harus menjadi pemecah masalah nyata yang dihadapi masyarakat desa.

Arahan itu disampaikan Luthfi dalam forum Sekolah Antikorupsi di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/4).

Dengan gaya bicara lugas dan menyentuh, mantan Kapolda Jateng itu menyampaikan pentingnya kepekaan sosial sebagai fondasi kepemimpinan di tingkat desa.

“Di desa, tukang ngarit siapa? Yang menggembala kambing siapa? Ada janda yang harus disantuni, harus tahu. Irigasi macet juga harus tahu. Lalu dicari solusinya. Itu namanya ngopeni lan nglakoni,” ujarnya, merujuk pada filosofi khas Jawa Tengah yang berarti merawat dan menjalani kehidupan rakyat dengan sepenuh hati.

Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan keuangan desa sebesar Rp 1,2 triliun pada 2025. Namun, menurut Luthfi, kucuran dana tersebut tidak akan berdampak signifikan tanpa kepemimpinan yang aktif, peduli, dan mampu menjalin kolaborasi lintas sektor.

“Kepala desa harus mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada di desanya—mulai dari desa wisata, petani milenial, koperasi, hingga lumbung pangan dan layanan kesehatan. Semua harus terintegrasi,” paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya program Kecamatan Berdaya sebagai simpul koordinasi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Program ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan berbasis kewilayahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan desa.

Tiga Pilar Desa

Salah satu fokus Luthfi adalah menghidupkan kembali peran Tiga Pilar Desa—yakni kepala desa atau lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa—sebagai motor penggerak stabilitas dan ketahanan sosial di tingkat akar rumput.

“Kades tidak boleh sedikit-sedikit dipidanakan. Mereka perlu didampingi, bukan ditakuti. Kita butuh stabilitas desa yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kebersamaan,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Dialog yang berlangsung dalam acara itu juga mencerminkan pendekatan egaliter Luthfi. Saat berdiskusi soal saluran irigasi sekunder yang rusak, seorang kepala desa dengan jujur dan jenaka menjawab langsung pertanyaan gubernur.

Merespons itu, Luthfi segera menginstruksikan Kepala Dinas PU Bina Marga Jateng untuk menindaklanjuti laporan tersebut, sebagai bagian dari dukungan terhadap target swasembada pangan 2026.

Menurutya, arah pembangunan tak bisa terus-menerus didikte dari pusat. Ia meyakini bahwa perubahan sejati justru bermula dari desa.

“Pembangunan yang berhasil bukan top-down semata. Harus ada inisiatif dari bawah ke atas. Dan desa adalah akar yang menentukan arah pertumbuhan,” katanya.

Dalam pandangannya, kepemimpinan desa bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal dedikasi menyeluruh untuk memahami, merawat, dan menyelesaikan persoalan warga.

Pendekatan ini mencerminkan misi Luthfi dalam membangun bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga cara pandang dan karakter kepemimpinan. Sebuah ajakan untuk kembali pada nilai-nilai gotong royong, kepekaan sosial, dan pelayanan tanpa batas.