Tak Hanya Belanja, Warga Metro Lampung Bisa Pakai QRIS untuk Donasi dan Infak di 28 Masjid

METRO - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Metro, Lampung mengimplementasikan donasi dan infaq menggunakan QRIS pada 28 masjid yang tersebar di kota setempat.

"TP2DD Kota Metro kali ini mengedukasi masyarakat terkait transaksi pembayaran digital tidak hanya untuk transaksi pembayaran namun juga donasi atau infaq kepada masjid di Kota Metro,” kata Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan pada kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD, Rabu (23/4).

Menurut dia, akselerasi transaksi digital, dengan menghadirkan QRIS di masjid juga bermanfaat untuk memperluas transaksi pembayaran digital.

"Digitalisasi transaksi merupakan masa depan Kota Metro," ujarnya.

Wakil Wali Kota Metro Rafiq Adi Pradana mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan program TP2DD dalam rangka menciptakan layanan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan sebagai respon terhadap kebijakan insentif pajak (PKB dan PBB) oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Metro, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Metro dan perbankan perlu mendorong masyarakat bertransaksi secara digital.

"Caranya melalui sosialisasi secara masif memanfaatkan tempat publik dan pusat keramaian untuk mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban," ujarnya.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kota Metro telah mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia di seluruh OPD sebagai bentuk digitalisasi pengeluaran pemerintah daerah.

Salah satu program yang diusung TP2DD Kota Metro merupakan digitalisasi mekanisme penggunaan dan pembayaran aset Pemerintah Kota Metro yang dipercaya dapat mendorong PAD Kota Metro.

"Kami berharap semua program-program digitalisasi Kota Metro dapat terimplementasi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi," ujar Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Zainal Abidin. 

Ia menyebutkan Pemerintah Provinsi Lampung meyakini digitalisasi transaksi tersebut akan mendorong kemandirian fiskal Kota Metro.

Saat ini, elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah dalam rangka mencapai kemandirian fiskal.

"Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian RI, peningkatan ETPD di tingkat nasional mendorong pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 7,91 persen," tambahnya.