Natuna Jadi Sorotan, Kementrans Siap Ajak Investor Bangun Kawasan Transmigrasi

JAKARTA – Perkembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait terus mendorong legalisasi lahan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran.

Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyerahkan sertifikat tanah kepada warga transmigran di Kecamatan Bunguran Batubi. Hingga Februari 2023, sebanyak 86 sertifikat kepemilikan dan 33 sertifikat aset telah dibagikan, dengan proses penerbitan 654 sertifikat aset lainnya masih berlangsung. Langkah ini memberikan kepastian hukum bagi warga dalam mengelola lahan dan mendorong investasi di sektor pertanian dan perkebunan.?

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, untuk menarik investor agar dapat mengembangkan kawasan transmigrasi di daerah tersebut.

Ia mengatakan tidak masalah membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan suatu kawasan transmigrasi, asalkan hasilnya jelas dan berkelanjutan.

"Transformasi transmigrasi yang sedang kami kembangkan akan mengarah pada industrialisasi dan hilirisasi yang ditopang oleh masyarakat transmigran yang unggul," ujarnya saat bertemu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (23/4).

Ia menuturkan pengembangan transmigrasi di kabupaten tersebut tidak hanya terbatas pada sektor maritim, tapi juga pariwisata.

Untuk mendukung potensi tersebut, pihaknya pun berupaya untuk mencari regulasi yang memungkinkan pembukaan pelabuhan di Natuna.

"Natuna memiliki potensi besar. Kami akan agendakan kunjungan ke sana untuk belanja masalah langsung di lapangan. Fokus kami adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program transmigrasi yang terintegrasi," ucap Iftitah.

Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan bahwa Natuna memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, gas alam, perikanan, kelapa, dan cengkih.

Namun, ia menyatakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) membuat sektor-sektor tersebut belum tergarap maksimal, mengingat banyak pulau di Kabupaten Natuna yang tak berpenghuni, yakni 127 pulau dari total 154 pulau yang tersebar di kabupaten tersebut.

"Kondisi Natuna yang seperti itu, membuat Natuna ini susah untuk berkembang. Natuna berada di lokasi yang terluar, terdepan, dan tertinggal dibandingkan provinsi Kepulauan Riau lainnya," katanya.

Cen mengatakan kekurangan SDM tersebut membuat penduduk setempat kalah bersaing, contohnya dalam sektor perikanan tangkap, nelayan lokal kalah bersaing dengan nelayan pendatang.

Untuk pengolahan cengkih pun, tenaga kerja masih banyak didatangkan dari Jawa.

Pihaknya pun meminta agar akses ke Natuna dibuka selebar-lebarnya, termasuk membangun kawasan ekonomi maritim agar investor dapat masuk.

"Selama ini sumber daya alam dikelola oleh pemerintah provinsi, sementara Natuna hanya mendapat sedikit bagian dari hasil APBN. Kami berharap Pak Menteri membantu kami untuk membuka kawasan dan mengundang investor untuk masuk Natuna," imbuhnya.