Sekolah Rakyat Jangan Ada Ego Sektoral

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, meminta semua pihak mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, jangan sampai ada ego sektoral dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi jangan dikotak-kotakkan gitu. Kalau ini harus ini-ini, itu namanya masih pola lama, ego sektoral," ujar Mensos, dalam Acara Desk Sekolah Rakyat, di Jakarta, pekan lalu.

Mensos mengatakan, program Sekolah Rakyat didukung oleh Super Team. Pihaknya memang bertugas sebagai penanggung jawab operasional, tapi dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

"Jadi istilahnya super team, bukan superman. Semuanya adalah pembantu presiden. Siapa yang diberi tugas, maka kita harus mendukung tugas-tugasnya," jelasnya.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dengan merevitalisasi sarana dan prasarana yang telah ada. Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak yang masuk dalam kategori miskin ekstrem desil satu dan desil dua pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah menargetkan tahun depan ada 200 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Saat ini sudah ada 53 titik Sekolah Rakyat yang siap beroperasi di bulan Juli dan ada sekitar 80 titik sekolah rakyat yang masih dalam tahap survei.

"Ada 80 lagi. Ya, kalau memungkinkan kita tambahkan tahun ini. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya tahun depan. Tapi insya Allah mudah-mudahan si target kita tahun depan itu sudah bisa 200 titik dimulai," katanya.

Perencanaan Matang

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi meminta Mensos dan jajarannya betul-betul membuat perencanaan yang matang mengenai Sekolah Rakyat. Jangan sampai Sekolah Rakyat malah berakhir dikesampingkan di dunia pendidikan dan penggunaan anggaran menjadi sia-sia ditengah efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi global.

Dia menyebut, anggaran Sekolah Rakyat sejatinya dapat dialokasikan untuk memperbaiki dan menambah ruang kelas belajar pada sekolah SD/SMP/SMA yang sudah eksisting saat ini. Dengan demikian, jumlah daya tampung sekolah dapat bertambah.

"Apalagi saat ini banyak ditemukan di berbagai daerah sekolah yang kekurangan peserta didik. Lebih baik jika peserta didik yang masuk dalam desil satu dan dua DTSEN tersebut dialokasikan ke sekolah umum yang ada dan dipastikan biaya pendidikannya gratis," terangnya.

Matindas mengatakan, masih terdapat banyak sekolah yang membutuhkan bantuan pemerintah dalam hal peningkatan fasilitas belajar seperti perpustakaan, komputer, alat peraga pendidikan, peningkatan kualitas guru pengajar, buku-buku belajar dan lain sebagainya. Menurutnya, jika tujuan Sekolah Rakyat adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka seharusnya Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Dengan demikian, tidak tumpang tindih antar-kementerian. Di sisi lain, Kementerian Sosial dapat fokus dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan sosial," tuturnya.