Xi Jinping Sebut 75 Tahun Hubungan Tiongkok-RI Jadi Model Solidaritas

Beijing - Presiden Xi Jinping menyampaikan hubungan Tiongkok dan Indonesia selama 75 tahun menjadi model solidaritas negara-negara berkembang yang sama-sama ingin maju.

"Tiongkok-Indonesia di era sekarang, membangun teladan solidaritas yang tulus antara negara berkembang besar, model pembangunan bersama, pelopor kerja sama Selatan-Selatan serta bersama-sama mendorong kemajuan umat manusia," kata Presiden Xi saat bertukar ucapan selamat dengan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana termuat dalam laman Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Beijing pada Senin (14/4).

Saling bertukar ucapan selamat untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia tersebut dilakukan pada Minggu (13/4).

Seperti dikutip dari Antara, hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Tiongkok dimulai pada 13 April 1950, tidak lama setelah Indonesia merdeka dan Tiongkok dipimpin oleh Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui Tiongkok secara diplomatik.

Selama 75 tahun sejak terjalinnya hubungan diplomatik, kata Presiden Xi, kedua negara telah saling mendukung dalam suka dan duka, bekerja sama dengan tulus, dan hubungan bilateral telah berkembang pesat, serta persahabatan Tiongkok-Indonesia telah mengakar di hati rakyat.

"Tahun lalu, saya dua kali bertemu dengan Presiden Prabowo, dan kami sepakat untuk saling mendukung visi pembangunan masing-masing negara, berjalan bersama di jalan modernisasi, membangun komunitas Tiongkok-Indonesia yang memiliki pengaruh regional hingga global, serta mendorong hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi," tambah Presiden Xi.

Presiden Xi menekankan bahwa sebagai negara berkembang besar dan kekuatan penting di "Global South", kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia memiliki makna strategis dan pengaruh global.

"Saya sangat mementingkan perkembangan hubungan Tiongkok-Indonesia, dan ingin bersama-sama dengan Presiden Prabowo memanfaatkan momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik ini untuk lebih memperdalam kerja sama strategis komprehensif kedua negara, memperkuat koordinasi strategis multilateral, dan terus memperkaya makna komunitas senasib sepenanggungan," ungkap Presiden Xi.

Dalam pesan ucapan selamatnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, ia atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Presiden Xi dan rakyat Tiongkok.

"Persahabatan Indonesia dan Tiongkok telah terjalin sejak lama, dan kemitraan kedua negara kuat serta penuh vitalitas. Kerja sama dalam lima pilar utama yaitu politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan terus berkembang pesat," kata Presiden Prabowo.

Kemitraan Strategis

Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 menjadi bentuk penguatan kerja sama, Indonesia dan Tiongkok karena keduanya sama-sama menjadi pemrakarsa acara tersebut.

Banyak kerja sama budaya, ekonomi, dan politik terjadi termasuk kunjungan kenegaraan antara Presiden Soekarno dan Presiden Mao Zedong.

Namun setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, hubungan diplomatik putus karena muncul tuduhan keterlibatan Tiongkok dalam mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada 1967, Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Selama periode ini, hubungan hanya berlangsung sangat terbatas dan informal. Indonesia pun menjalin hubungan dengan Taiwan.

Kemudian pada 1990, masih di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 8 Agustus 1990 dan mengakui prinsip "Satu Tiongkok" sehingga hanya mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara Tiongkok satu-satunya di dunia.

Sejak era reformasi di Indonesia, hubungan Indonesia dan Tiongkok pun semakin erat. Pada 2005, kedua negara mendeklarasikan hubungan "Strategic Partnership" (Kemitraan Strategis) dan pada 2013 status hubungan tersebut ditingkatkan menjadi "Comprehensive Strategic Partnership "Kemitraan Strategis Komprehensif" yang mencakup bidan perdagangan, investasi, dan pertahanan.